DPRD Gresik Sambut Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih, Fokus Lakukan Pemulihan Ekonomi Dan Pengendalian Banjir Kali Lamong

 

GRESIK suryaindonesianews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Gresik, siap bersinergi mengawal (Mendukung) Visi-Misi dan Program Pemerintahan Gresik Baru, yang telah dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih H. Fandi Ahmad Yani, S.E dan Dra. Hj. Aminatun Habibah M.Pd yang telah terpilih dan ditetapkan KPU Kabupaten Gresik, untuk dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 S/d tahun 2025, Mulai dari Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Penanganan Pandemi Covid-19 dan Penanganan Banjir Kali Lamong untuk ke sejahteran masyarakat Gresk.

Sebagai tahap awak Pihaknya siap mengawal Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021- tahun 2025 yang bakal menjadi Pedoman Pembangunan Lima Tahun mendatang

Hal ini dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Gresik H. Moh. Abdul Qodir, S.Pd didampingi Wakil Ketua H. Ahmad Nur Hamim, S.Pi, M.Si, dan Mujid Riduan, S.H.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Gresik H. Moh. Abdul Qodir, S.Pd menyatakan, bahwa ada beberapa Variabel Krusial berkaiatan dengan Program Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19, Program Padat Karya, Pemberdayaan UMKM. Bisa Membantu Masyarakat, yang Kehilangan Pekerjaan dan Pengendalian Banjir Kali Lamong.


"Intinya Kami di DPRD Gresik mendukung Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih H. Fandi Ahmad Yani, S.E dan Dra. Hj. Aminatun Habibah M.Pd, yang telah terpilih dan ditetapkan KPU Kabupaten Gresik. Tentu sebagai awal Kita Fokus menjadwalkan Agenda Sidang Paripurna, salah satunya Pengumuman Pengusulan dan Pemberhentian Bupati Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T, M.Si dan Wakil Bupati Dr. Drs. H. Moh. Qosim, M.Si masa Jabatan tahun 2016 - tahun 2021. Serta Persiapan Pelantikan dan Mengawal Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai Program Bupati dan Wakil Bupati,"kata H. Moh. Abdul Qodir, S.Pd Ketua DPRD Gresik, hari Senin pagi (25/01/2021), pukul 10 00 WIB


Sidang Paripurna dengan Agenda yang dimaksud berdasarkan pada Perintah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 78 dan 79 tentang Pemerintah Daerah yaknu DPRD Berkewajiban untuk Mengumumkan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati dan Mengumumkan Pasangan Bupati Terpilih.


"Tahapan pelantikan bupati memang setelah Penetapan KPU, DPRD Melaksanakan Dua Agenda Paripurna yakni Agenda Penyampaian Masa Jabatan Bupati Berakhir dan Pengumuman Hasil Penetapan KPU,"terang Ketua DPRD Gresik H. Moh. Abdul Qodir, S.Pd.


H. Moh. Abdul Qodir, S.Pd menyatakan DPRD Gresik siap Berkolaborasi dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih (H. Fandi Ahmad Yani, S.E dan Dra. Hj. Aminatun Habibah M.Pd) dalam penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021- tahun 2025. Untuk itu Kami minta organisasi perangkat daerah (OPD) Gresik secepat mungkin lakukan penerjemahan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Program mereka untuk dimasukkan dalam RPJMD,"ucap Ketua DPRD Gresik.


Politikus PKB H. Moh. Abdul Qodir, S.Pd menuturkan ke depan Pihaknya bakal mengawal serta memaksimalkan Fungsi di Legislatif yaitu Legislasi berkaitan dengan Pembentukan Perda, Anggaran dan Mengontrol Program


H. Moh. Abdul Qodir, S.Pd menambahkan DPRD Gresik, berharap semua organisasi perangkat daerah (OPD) Gresik, segera beradaptasi melakukan Aksi Konkret. Mengawal Program-Program Pemulihan Ekonomi serta Pengendalian Banjir Kali Lamong, sebab APBD 2021. Banyak turun sebab Pandemi Covid-19,


Senada H. Ahmad Nur Hamim, S.Pi, M.Si mengatakan bahwa DPRD Gresik nantinya akan juga memberikan masukan kepada Bupati terpilih H. Fandi Ahmad Yani, S.E dan Wakil Bupati terpilih Dra. Hj. Aminatun Habibah M.Pd, dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 S/d tahun 2025. Sehingga Kekuatan Keuangan APBD capainya tepat,"Wakil Ketua DPRD Gresik.


Wakil Ketua DPRD Gresik H. Ahmad Nur Hamim, S.Pi, M.Si berharap dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 S/d tahun 2025, yang sempat mengalami Review hingga beberapa kali karena Kinerja Keuangan tak terealisasi, tak terulang kembali. Pada awalnya dicanangkan Rp. 6 Triliun pada APBD 2021 harus di Reviuw pada tahun 2018 menjadi Rp. 4.044 Triliun dan akhirnya hanya terealisasi sebesar Rp. 3.4 Triliun pada APBD 2021.


DPRD Kabupaten Gresik  sudah Maksimal mendorong agar APBD 2021 mencapai Rp. 4 Triliun tapi tak tercapai karena Kondisi dari Faktor Pandemi Covid-19,"ujar H. Ahmad Nur Hamim, S.Pi, M.Si.


H. Ahmad Nur Hamim, S.Pi, M.Si menjelaskan bahwa menangani Banjir Kali Lamong, dibutuhkan Kebijakan dan Keseriusan Pemerintah harus jelas, sebab Pendekatan Kelembagaan perlu dilakukan dengan Fokus pada Pemanfaatan Bantaran Sungai.


“Proses Pembebasan Lahan, Penganggaran Pembangunan dan Kewenangan masing-masing lembaga. Semuanya harus Satu Tekat, karena keterbatasan Pemerintah Daerah hanya bertindak dalam satu aturan saja. Harus didukung semua pihak, supaya Kejelasan Tujuan bisa diwujudkan,”jelas Ketua DPD Golkar Gresik ini.


Disepakati Alokasi Anggaran Pembebasan Lahan sebesar Rp. 50 Miliar, dan BBWS untuk Pembangunan Tanggul Kali di Sepanjang Bantaran Kali Lamong, senilai Rp 92 Miliar melalui Skema Sharing. 


Sementara Mujid Riduan, S.H menegaskan bahwa tak tercapainya target APBD di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - tahun 2025, akan menjadi catatan Kami dalam Penyampaian Pertanggung Jawaban Bupati pada Akhir Masa Jabatan,"kata Wakil Ketua DPRD Gresik. (Adv Sp)

Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar