Polri Sebut Gakkumdu Temukan 3.800 Kasus Pelanggaran Pilkada, 112 Kasus Sudah Sampai Penyidikan.

 

JAKARTA, suryaindonesianews.com

Mabes POLRI bersama  Bawaslu RI dan Gakkumdu melakukan Rapat Kerja Nasional di kantor Bawaslu RI, Jslan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, dalam Rangka Persiapan Akhir Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, pada hari Kamis (04/12/2020).

Kabareskrim (Kepala Badan Reserse Kriminal) Polri KOMJEN. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, bersama beberapa Direktur Bareskrim serta Kadiv Humas Polri IRJEN. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K, M.Si turut hadir.

Menurut Kadiv Humas Polri IRJEN. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K, M.Si, ada beberapa Point Pembahasan yang menjadi Fokus Polri-Bawaslu dan Kejaksaan yang dalam hal ini tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 

"Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Abhan, S.H, M.H, yakni pada Tahapan Pemungutan Suara Antisipasi Hoaks, Ujaran Kebencian dan Mengoptimalkan Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam sisa Tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara,"kata IRJEN. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K, M.Si dalam Keteranganya. 

Sementara itu, kata IRJEN. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K, M.Si, Kabareskrim Polri KOMJEN. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menyampaikan bahwa Polri akan melakukan Antisipasi adanya Tindak Pidana saat Tahapan Masa Tenang hingga Penghitungan Suara. 

Disamping itu, Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanggulangan Covid-19 disaat Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini tetap harus berjalan dan Polri akan melaksanakanya dengan maksimal. 

"Tadi Kabareskrim Polri KOMJEN. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, menekankan mengenai Kotak Suara dan Alat Lainnya harus Tepat Waktu dan Terjaga dari hal yang tidak diinginkan,"tandas Kadiv Humas Polri.

Kadiv Humas Polri IRJEN. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K, M.Si menambahkan, berdasarkan Laporan Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S H, M.H sejak bergulirnya Tahapan Pilkada, Data per 30 November 2020 Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menemukan 3.800 (Tiga Ribu Delapan Ratus) Kasus Dugaan Pelanggaran atau Tindak Pidana dalam Pemilu, kesemuanya Telah Diproses. 

"Sedangkan 112 (Seratus Dua Belas) Kasus sudah sampai Penyidikan. Sedang yang paling tinggi Pasal 188 dan Pasal 171, yaitu Perbuatan Menguntungkan dan Merugikan Pasangan Calon. Untuk 5 (Lima) Provinsi tertinggi, yang sudah Penyidikan Provinsi Sulsel, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Bengkulu,"tutur IRJEN. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K, M.Si. (Smk)

Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar