Kapolres Gresik Dan Wakapolri Gelar Vidcon Dengan Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

 


GRESIK, suryaindonesianews.com

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, S.H, S.I.K, M.M telah melaksanakan Giat Video Conference (Vidcon), bersama Waka Polri dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait Pembahasan Situasi Terkini dipimpin langsung oleh Waka Polri Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. di Aula Mapolres Gresik, pada hari Kamis pagi (01/10/2020), 10.00 WIB s/d 11.45 WIB.

Turut mendamping Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, S.H, S.I.K,M.M dalam Kegiatan Video Conference (Vidcon), Kabag Sumda Polres Gresik Kompol Edi Cahyono, SH, Kabag Ops Polres Gresik AKP. Moh. Zainal Arifin, S.Sos, Kasat Intelkam Polres Gresik AKP Muhammad Syuhada, SE, S.I.K, Kasat Reskrim Polres Gresik

Bayu Febrianto Prayoga, S.H, S.I.K, M.I.K, Kasat Lantas Polres Gresik AKP Yanto Mulyanto, S.H, S.I.K, Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Hery Kusnanto, S.H, M.H, Kasat Polair Polres Gresik AKP Mansur, A.D, S.I.K, S.PDi, Kasubag Humas AKP Bambang Angkasa, S.H, Perwira Polres Gresik dan Polsek Jajaran, Kabid Pelatihan Kerja Disnaker Gresik Dyah Prasasti Saptorini, S.Psi, M.M dan Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Gresik Utut Adianto Wahyu Widayat, S.H



Waka Polri Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si dalam sambutannya menyampaikan Himbauan terkait Mogok Kerja Nasional pada tanggal 6 Oktober 2020 dan 8 Oktober 2020.



Permohonan maaf atas tidak kehadiran Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si yang seyogyanya hadir dalam kegiatan Video Conference (Vidcon), dikarenakan Beliau saat ini ada kegiatan lainnya.


Terkait menyikapi adanya Elemen Buruh yang akan melaksanakan Mogok Kerja Nasional Kapolri

Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si menyampaikan agar tidak ada Kegiatan Mogok Kerja di masa Pandemi Covid-19 dikarenakan akan bisa menimbulkan Cluster baru.


Sementara Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen. Pol. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si menerangkan bahwa sebelumnya adanya Video dari Media Nasional terkait ajakan Mogok Nasional pada tanggal 6 Oktober 2020 dan 8 Oktober 2020. Tentang Update Pembahasan RUU Omnibus Law.


Tuntutan buruh dalam Mogok Kerja nanti menolak RUU (Rancangan Undang-Undang) Omnibus Law tentang Cipta Kerja Upah Minimum Sektoral, Pesangon, Penggunaan Outsourcing semakin dipermudah (Bebas),  sehingga Merugikan Buruh dan Menguntungkan Pengusaha.


Jam kerja Eksploitatif, PKWT (Pegawai Kontrak), diperbanyak (Tidak Terbatas), PKWTT (Pegawai Tetap) terancam di PHK yang dipermudah, lalu ditawarkan Perjanjian Kerja Baru dengan Status Pegawai Kontrak, Hilangnya Jaminan Sosial bagi Pekerja Buruh Khususnya Kesehatan dan Pensiun, Cipta kerja Upah Minimum Sektoral dihapuskan  serta Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di masing-masing daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.


Waka Polri Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si menginstruksikan kepada semua Kapolres untuk mengadakan PAM Maksimal agar tidak terjadi Mogok Kerja dan Unjuk Rasa. "Kedepankan Upaya Cegah Tegas dan Humanis,”tegas Waka

Polri.


Kapolres diharap melakukan komunikasi langsung dengan PUK (Pimpinan Unit Kerja) dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di masing-masing Perusahaan untuk menekankan agar  tidak Mogok Kerja dan Unjuk Rasa. Polri dan Jajaran Satwil tegas tidak memberikan Izin Kegiatan.


“Tindak tegas dan terukur jika ada Aksi Sweeping Ajakan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa di Perusahaan atau Pabrik.”pungkas Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. 


Selanjutnya Arahan dari Kementerian Ketenaga kerjaan Republik Indonesia Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si mengucapkan, terima kasih kepada Waka Polri yang telah menyediakan tempat dalam kegiatan pada pagi hari ini.


Kami sebelumnya akan menyampaikan Cluster Ketenega Kerjaan, mengingat Cluster Ketenaga Kerjaan saat ini masuk dalam RUU Omnibus Law. Bahwa Upah Minimum tetep ada dengan mempertimbangkan Perkembangan Ekonomi di Daerah.


Pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan menjelaskan mengenai Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (Tiga) tahun, Pekerjaan yang bersifat musiman, Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan,"ujar Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. (Sp)

Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar