DPRD Kabupaten Gresik Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahap II Tahun 2020 Ke Masyarakat

GRESIK, suryaindonesianews.com
DPRD Kabupaten Gresik Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahap II Tahun 2020 Ke Masyarakat. Hal ini sebagai salah satu cara agar masyarakat Paham dan Mengerti Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru. Masyarakat Harus Tahu dan Ikut Mendukung Program Pemerintah

Anggota DPRD Gresik gencar melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Kepada masyarakat diantara Peraturan Daerah (Perda) Gresik Nomor 5 tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Jasa Makanan dan Minuman.
Peraturan Bupati (Perbup) Gresik Nomor 05 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Gresik.
Peraturan Bupati (Perbup) Gresik Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Nonimal Baru pada Kondisi Pandemi

"Hal yang paling utama ditekankan Sekretaris Komisi 2 (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kabupaten Gresik Hj. Lilik Hidayati, S.E, M.M di depan 50 (Lima Puluh) Masyarakat yang hadir dalam Kegiatan Sosialisasi tersebut yaitu bahwa Perda Gresik Nomor 5 tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Jasa Makanan dan Minuman, tersebut para Pelaku Bisnis UMKM baik Perseorangan maupun berbentuk Badan Usaha bisa mendapatkan Izin Usaha (SIUP), begitu juga di Sektor Pariwisata, Usaha Jasa Makanan dan Minuman harus memiliki Izin Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Lembaga Sistem Online Single Submission (OSS), yang ditunjuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Sosialisasi Perda dan Perbup di Gelar di Kantor DPC PPP Gresik, Jl. K.H. Abdul Karim No. 80, Pekauman, Pekelingan, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, hari Minggu pagi (18/10/2020), pukul 08.00 WIB.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Gresik Nomor 5 tahun 2019 merupakan Produk Hukum yang membahas beberapa hal terkait Izin Jasa Usaha Makanan dan Minuman. Selain agar Produk yang dijual memenuhi Standar Kesehatan. Perda ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu juga Para Pelaku Usaha di Sektor Pariwisata pun juga termasuk.

"Jadi untuk Para Pelaku Usaha termasuk di Sektor Pariwisata, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa memberikan Proteksi serta Pembinaan, termasuk usaha-usaha berskala besar seperti Restoran, Rumah Makan, Caffe, Pusat Penjualan Makanan dan Jasa Boga (Kuliner), agar bisa dilakukan Pembinaan dan Proteksi maka harus Daftat Izin Usaha dulu,"ungkap Anggota DPRD Gresik Hj. Lilik Hidayati, S.E, M.M 

Dengan disahkannya Perda ini diharapkan mampu menjadi Proteksi Hukum yang mengatur tentang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Mikro agar kedepan para pelaku UMKM di Kabupaten Gresik semakin Maju dan Berkembang. Serta memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Masyarakat Kota Gresik yang ingin Berusaha'"ujar Politisi PPP

Sekretaris Komisi 2 (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kabupaten Gresik menyampaikan Pemda Gresik akan melakuka  langkah-langkah Penertiban dan Pengawasan Perizinan Usaha tempat makan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Instansi terkait. Sehingga munculnya Usaha tempat makanan yang cenderung didirikan tanpa Prosedur Perizinan dan Menciptakan suasana tidak Nyaman bagi Lingkungam dapat dihindari.

“Ini agar bisa memberikan Kontribusi bagi Pemerintah, seperti Pengusaha Kuliner yang memadukannya dengan dengan Hiburan atau Wisata, maka kita akan mendapatkan Pajak Restoran sekaligus Hiburan,”jelas Anggota DPRD Gresik Hj. Lilik Hidayati, S.E, M.M.

Pemda Gresik juga sudah menyiapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha Makanan dan Minuman yang tak memiliki Izin. “Sanksi Administratif bisa berupa Peringatan Tertulis, Pembekuan Kegiatan Usaha dan Pencabutan Izin Usaha,”pungkas Politisi PPP.

Anggota DPRD Gresik Hj. Lilik Hidayati, S.E, M.M juga menjelaskan Peraturan Bupati (Perbup) Gresik Nomor 05 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Gresik, sebagai berikut bahwa Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya Kegiatan atau Aktivitas penyeleng/ garaan Pelayanan Publik atas Barang, Jasa dan atau Pelayanan Administrasi yang merupakan Perluasan Fungsi Pelayanan terpadu baik Pusat maupun Daerah, serta Pelayanan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah/ Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang Cepat, Mudah, Terjangkau, Aman dan Nyaman. 

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga Negara dan Penduduk atas Barang, Jasa dan/atau Pelayanan Administrasi yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap Institusi Penyelenggara Negara, Korporasim Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk Kegiatan Pelayanan Publik, dan Badan Hukum Lain yang dibentuk semata-mata untuk Kegiatan Pelayanan Publik,"jelas Sekretaris Komisi 2 (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kabupaten Gresik.

Masih kata Hj. Lilik Hidayati, S.E, M.M Sekretaris Komisi 2 (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Gresik dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) Gresik Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Nonimal Baru pada Kondisi Pandemi yang paling Utama Kami menyampaikan Informasi menuju Tatanan Normal Baru, karena ini juga masih Pandemi Covid-19.

Politisi PPP mengatakan  dalam rangka Memutus Mata Rantai Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai Aspek Baik Penyelenggaraan Pemerintah, Kesehatan, Sosial maupun Ekonomi. Serta Penerapan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) yang tertuang dalam Pasal 7 Perbup Gresik Nomor 22 tahun 2020 ini harus terus dilakukan untuk Pencegahan Penularan dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), melalui Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Diri dari lingkungan tempat masyarakat beraktivitas (Berkegiatan), di Kota Pudak antara lain : Rumah Tangga, Sekolah atau Institusi Pendidikan, Rumah Ibadah, Tempat Kerja, Tempat Fasilitas Umum dan Fasilitas Transportasi Publik

Hal ini, kata Hj. Lilik Hidayati, S.E, M.M sangat penting agar setiap orang yang tinggal atau berdomisili di daerah dalam berkegiatan wajib menggunakan Masker di Luar Rumah, melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui Penerapan PHBS Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ketentuan berikut Membatasi Aktivitas ke Luar Rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak. Menjaga Kesehatan Diri dan tidak beraktivitas di Luar Rumah, Ketika Merasa Tidak Sehat, Membatasi Aktivitas di Luar Rumah bagi mereka yang memiliki Resiko Tinggi bila terpapar Corona Virus Disease 2019,  (Covid-19), Melakukan Pembatasan Fisik (Physical Distancing) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (Satu) Meter antara orang jika dalam berinteraksi kelompok, Membatasi Diri untuk tidak berada dalam Kerumunan orang, Menghindari penggunaan Alat Pribadi secara bersama, Mencuci Tangan menggunakan air Bersih mengalir dengan Sabun atau Hand Sanitizer sebelum atau sesudah beraktivitas, Melakukan Olah Raga secara rutin dan Mengkomsumsi makanan yang Sehat, serta Bergizi seimbang.

Setiap orang yang tidak melaksanakn kewajiban menggunakan Masker pada saat beraktivitas berkegiatan di luar rumah dikenakan Sanksi Kerja Sosial berupa membersikan Sarana Fasilitas Umum atau Denda Administrasi sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pengenaan Sanksi dilaksanakan oleh Satpol PP dan didampingi oleh Unsur Polri dan TNI,"ungkapnya

“Tidak hanya sekedar tahu, tapi masyarakat juga harus sadar dan ikut mendukung Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Dan yang terpenting, hal ini harus dilakukan mulai dari Diri Sendiri dan Keluarga kita masing-masing,”tandas Politisi PPP. (Adv. Sp)
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar