DPRD Kabupaten Gresik Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Penanganan Kali Lamong Melalui Video Conference.


GRESIK, suryaindonesianews.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar Rapat Paripurna mendengarkan tentang Penjelasan Bupati Gresik Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, M.Si, terhadap Usul Hak Interpelasi DPRD atas Penanganan Kali Lamong dan Pertanyaan DPRD atas Penjelasan Bupati Gresik di Ruang Paripurna DPRD Gresik, Jalan K.H. Wakhid Hasyim, No. 5, Kebungson, Gresik, pada hari Selasa siang (21/07/2020).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E bersama Wakil DPRD Gresik, dr. H. Asluchul Alif, M.Kes dan H. Ahmad Nur Hamim, S.Pi, M.Si, secara Daring.

Dalam Rapat Paripurna kali ini Bupati Gresik Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, M.Si, melalui Aplikasi Zoom menjelaskan, kebijakan Penanganan Kali Lamong dalam rangka tindak lanjut Perpres 80 Tahun 2019 di mana Kebijakan dan Pelaksanaan Mitigasi Penanganan Banjir Lamong telah dilaksanakan secara bertahap,”ungkapnya

Sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2019, maka dilakukan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan banjir Kali Lamong. Lalu pengiriman Proposal lahan siap bangun (Status Tanah Governor Ground (GG) dan Tanah Kas Desa (TKD) ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, di 5 (Lima) Desa pada Tahun 2020 meliputi Desa Jono, Desa Tambak Beras, Desa Kedanyang, Desa Prambangan dan Desa Sukorejo.

Selanjutnya secara Rinci Hasil Kinerja Pemkab untuk Penanggulangan Kali Lamong diantaranya, Pelaksanaan, Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah/Studi Land Acquisition And Resettlement Action Plan (LARAP) sepanjang Kali Lamong yang ada di Wilayah Kabupaten Gresik antara Dinas Pertanahan dengan LPPM Universitas Brawijaya Malang tanggal 15 Juni 2020 Nomor : 590/07/437.89/ PLAHAN/2020 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 6 (Enam) bulan,"tandas Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, M.Si.

“Pengalokasian Anggaran Pembebasan Lahan untuk Tanggul Kali Lamong pada RKPD tahun 2021 sebesar Rp.150 Milyar. Terkait penentuan harga lahan oleh Tim Biaya Peniliaian (Appraisal Cost). Terkait Anggaran APBD yang digunakan perlu berkoordinasi dengan Kementerian PURD mengingat apabila APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang terkait dipergunakan untuk rencana Pelaksanaan Penanganan Penanggulangan Banjir Kali Lamong. Dan Memfasilitasi adanya Pengembangan Perencanaan Detail Kali Lamong Tahun 2021 dan memberi masukan tentang Daerah Prioritas Penanganan yang ada di Wilayah Kabupaten Gresik Notabene Kewenangan kepada  Teknis Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo tersebut serta mendapat Ijin dari Kementerian PUPR,”kata Bupati Gresik Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, M.Si melalui Video Conference (Vidcon)

Bupati Gresik Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, M.Si, usai membacakan Jawaban Hak Interpelasi, disodori pertanyaan oleh Anggota Dewan Fraksi Demokrat sekaligus Ketua DPC Demokrat serta sebagai Wakil Ketua Komisi III (Bidang Pembangunan). H. Eddy Santoso, ST, menanyakan Terkait Interpletasi.

“Kalau pembebasan lahan ini Sifatnya Mendesak, mengenai sistem pembayaran Lahan Pemerintah harus dengan cara Konsinyasi. Karena tidak ada Dampak Kinerja Pemkab ini. Dan banyak Makelar Tanah ini,”ucapnya.

Menjawab pertanyaan itu, Bupati Gresik Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, M.Si, dengan Tegas Menjawab Perihal Panjang Kali Lamong yang harus dikuasai yang menempel di Empat Kabupaten, Gresik 42 Km, Lamongan dan Surabaya dan Mojokerto.

“149,4 Hektar kewenangan kami, sebagian dikuasai oleh masyarakat Hak Milik dan termasuk juga Tanah Negara. Sudah kami petakan.Pembebasan lahan sudah kami lakukan. Dan untuk Konsinyasi itu sudah suatu kemutlakkan, karena sudah ada Aturannya, sehingga Kita laksanakan, pasti mereka lakukan,”jelas Bupati Gresik Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, M.Si.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E mengatakan, Studi Land Acquisition And Resettlement Action Plan (LARAP) ini sudah diterima oleh Universitas Brawijaya Malang sejak bulan Juni 2020 Insya Allah Bulan Desember 2020 sudah selesai Awal Penanganan Kali Lamong.

“Pada 15 Juni 2020 dengan bekerja sama Universitas Brawijaya,”jelas H. Fandi Akhmad Yani, S.E, didampingi dr. H. Asluchul Alif, M.Kes dan H. Ahmad Nur Hamim, S.Pi, M.Si.

Kesempatan terpisah Ketua Komisi III (Bidang Pembangunan) H. Asroin Widiyana, S.Sos, M.HP mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gresik berharap agar Pelaksanaan Uji Land Acquisition And Resettlement Action Plan (LARAP), oleh Pihak  Ketiga (Universitas Brawijaya) Malang, bisa selesai sesuai rencana awal Pemerintah Daerah.

”Setelah itu, Pemkab Gresik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa mengalokasikan  Anggaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Tanah Kas Desa (TKD) atau Milik Pemerintah Daerah pada Kependudukan (PAK) tahun ini. Setelah Verifikasi harga oleh Tim Biaya Peniliaian (Appraisal Cost). Sedangkan untuk pembebasan lahan diluar Milik Pemerintah akan dianggarkan tahun 2021. Apabila ada pemilik Lahan yang tidak menerima harga Biaya Peniliaian (Appraisal Cost), maka bisa lewat Konsinyasi di Pengadilan,”tutup Ketua Komisi III. (Adv.Sp)
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar