Komisi I DPRD Gresik Mengadakan Hearing Terkait Peralihan Hak Tanah Negara Waduk Dusun Bendil Desa Kepatihan Kecamatan Menganti


Gresik, suryaindonesianews.com
Komisi I DPRD Kabupaten Gresik (Bidang Hukum Dan Pemerintahan), mengadakan Hearing menelusuri Permasalahan terkait Peralihan Hak atas Tanah Negara Waduk yang terletak di Dusun Bendil Desa Kepatihan Kecamatan Menganti antara Warga Dusun Bendil dengan Pemilik Lahan Tanah yang telah berlangsung lama.

Sengketa ini menjadi Atensi Anggota DPRD Gresik dari Komisi I (Bidang Hukum Dan Pemerintahan), yaitu
Wongso Negoro, S.E, S.H, M.Si, Kamijawiyono dan Lusi Kustianah, S.Sos, serta Kepala Dinas Pertanahan Gresik Sutaji Rudy, S.H, M.H untuk melakukan Kunjungan Kerja dengar pendapat masalah Status Lahan Waduk di Dusun Bendil bersama Perwakilan Warga Dusun Bendil, Kepala Desa Kepatihan Dodik Prayogi, BPD, sejumlah Perangkat Desa Kepatihan, Mantan Kepala Desa Kepatihan Nemu, Camat Menganti Sujarto, S.H, M.Si, Kapolsek Menganti AKP Tatak Sutrisno, S.H, Danramil 0817/04 Menganti Kapten Arh. M. Nurul Qomar.

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Gresik (Bidang Hukum Dan Pemerintahan) Mengadakan Hearing
terkait Waduk di Dusun Bendil Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang bertempat di Pendopo Kantor Desa Kepatihan, Anggota Komisi I DPRD Gresik (Bidang Hukum Dan Pemerintahan), Wongso Negoro, S.E, S.H, M.Si menyampaikan berdasarkan Pengajuan  Laporan Perwakilan Warga Dusun Bendil ke Pimpinan Dewan H. Fandi Akhmad Yani, S.E terkait Peralihan Hak Tanah Negara Waduk Bendil. Maka kemudian laporan tersebut kami Tindak Lanjuti dengan Kunjungan Kerja.

"Kunjungan Kerja ini untuk Mengadakan Hearing dalam rangka Menyerap Aspirasi atau Masukan Informasi dari pihak-pihak terkait masalah Riwayat Tanah Waduk di Dusun Bendil. Tugas kami selaku Anggota Dewan hanya Menjembatani saja, kemudian Direkomendasi bukan Eksekusi,"terang Wongso Negoro, S.E, S.H, M.Si, pada hari Kamis pagi (11/06/2020), pukul 10 00 WIB.

Masih Kata Wongso Negoro, S.E, S.H, M.Si bahwa data-data yang didapat itu akan disampaikan kepada  Ketua DPRD Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E, karena dalam Hearing ini Kami mendapatkan keterangan dan data.

Sekretaris Komisi I DPRD Gresik (Bidang Hukum Dan Pemerintahan), Kamjawiyono menambahkan bahwa Hearing terkait Waduk di Dusun Bendil Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti ini sebagai langkah awal Menampung Aspirasi dan Mengumpulkan Bukti Pendukung terkait Sengketa Tanah Waduk Dusun Bendil.

"Tidak sebatas Haering terkait Waduk di Dusun Bendil Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti,  Kabupaten Gresik ini saja. Namun hasil hari ini akan dibawa ke Rapat Banmus untuk diagendakan Kegiatan Hearing di Dewan selanjutnya,"kata Kamjawiyono.

Sementara itu terkait Sengketa Tanah Waduk di Dusun Bendil, Kepala Desa Kepatihan Dodik Suprayogi tetap berpegang pada Dokumen Riwayat Pertanahan yang tersimpan di Arsip Desa Kepatihan.

"Pihak Desa tetap berpegang pada  Legalitas Dokumen Riwayat Tanah seperti Buku Letter C, Petok D dan Kretek Desa. Di mana nama Pemilik Lahan Waduk Dusun Bendil menyebutkan nama Husein Zaenal,"tegas Dodik Suprayogi.

Setelah itu, Kades Kepatihan Dodik Suprayogi menyerahkan Dokumen Pertanahan Tanah Waduk Dusun Bendil, Kecamatan Menganti kepada Perwakilan Komisi I DPRD Gresik (Bidang Hukum Dan Pemerintahan), Wongso Negoro, S.E, S.H, M.Si, untuk menjadi Bahan Pertimbangan untuk Menyelesaikan Sengketa Tanah Waduk Dusun Bendil.

Namun dari pihak Tim 9 (Sembilan) sebagai Perwakilan Warga Dusun Bendil menolak atas Kepemilikan Tanah Waduk yang selama ini dimiliki Perorangan. Dengan alasan Warga merasa Waduk Bedil merupakan Fasilitas Umum bukan Milik Pribadi.

Untuk memperkuat sanggahannya, Tm 9 (Sembilan) mengemukakan Fakta  Riwayat Tanah Runtut bahkan Bukti Dokumen Penunjang dikumpulkan. Lalu diserahkan kepada Perwakilan Komisi I DPRD Gresik (Bidang Hukum Dan Pemerintahan), Wongso Negoro, S.E, S.H, M.Si.

Terkait sengketa Tanah Waduk Dusun Bendil, Kepala Dinas Pertanahan Sutaji Rudy, S.H, M.H menjelaskan Pihaknya akan melakukan Verifikasi Legalitas Dokumen Pertanahan  dan Turun Eksisting di Lapangan.

"Kita lihat Riwayat Tanahnya Dulu. Kalau itu Tanah Negara dan statusnya Tanah Waduk  maka itu masuk Tanah Aset Pemerintah Daerah. Kita akan turun melakukan Eksisting di Lapangan. Namun kalau itu Status Tanah Yasan, Ya Kita tidak bisa berbuat apa-apa,"ujar Sutaji Rudy, S.H, M.H. (Adv.Sp)
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar