Anggota DPRD Kabupaten Gresik Sidak Pemberian Bantuan BLT Di Desa Sekapuk Kecamayan Ujung Pangkah


GRESIK, suryaindonesianews.com
Anggota DPRD Kabupaten Gresik yang dipimpin oleh H. Faqih Usman, S.E, M.Si dari Komisi II, didampingi oleh H. Jumanto, S.E, MM dari Komisi I, H. Mustajab, S.Sos dari Komisi III, H. Khoirul Huda, S.Ag dari Komisi IV, Ahmad Fauzi, S.Ag dari Komisi IV, Noto Utomo dari Komisi IV, mengadakan Inspeksi Mendadak (Sidak), Monitoring Pemberian Bantuan, sehubungan dengan Pandemi Virus Corona (Covid-19), di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Kedatangan para anggota DPRD Gresik ini diterima oleh Kepala Desa (Kades) Sekapuk Abdul Halim, hari Kamis (28/05/2020).

Sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Ribuan Warga Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, belum menerima Bantuan Dana Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Dalam Sidak tersebut
Kepala Desa (Kades) Sekapuk Abdul Halim, menjelaskan dengan kedatangan Enam Anggota DPRD Kabupaten Gresik ini dalam rangka Kunjungan Kerja terkait Pengawasan Penanganan Pandemi Virus Corona (Covid-19).

Kepala Desa (Kades) Sekapuk Abdul Halim menyampaikan tanpa Tedeng Aling-Aling dan secara Blak-Blakan. Hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap III di Kabupaten Gresik, tak satupun Warganya tersentuh Bantuan Sosial (Bansos), Dampak Virus Corona (Covid-19) berupa Dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Pemkab Gresik yang dianggarkan sebesar Rp. 210 Miliar itu

Keluhan Kepala Desa Sekapuk, Abdul Halim disampaikan saat ada Kunjungan Inspeksi Mendadak (Sidak) dari Anggota DPRD Kabupaten Gresik, selama Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dari tahap I, tahap II dan tahap III bahwa masyarakat di Desa Sekapuk belum menerima Dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS).

Padahal, Abdul Halim mengaku sudah mengajukan 1.114 Calon Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ), Dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per Bulan untuk setiap kepala keluarga (KK), selama 3 (Tiga) Bulan, terhitung mulai bulan April s/d bulan Juni 2020.

"Namun kenyataannya, hingga saat ini belum cair. Bahkan tidak ada kejelasan dan terkesan diabaikan oleh Pemkab Gresik,"kata Abdul Halim Kades Sekapuk dihadapan para Wakil Rakyat Kabupaten Gresik.

Berbagai hal menyangkut penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak covid 19. " Bagi yang belum bisa tercover oleh Bantuan Sosial apapun.  Rencana kami, Warga akan kita bagikan semacam Jaring Pengaman Sosial yang berupa Bantuan Sembako dengan bersumber dari Dana desa,"kata Abdul Halim Kades Sekapuk. Selanjutnya nanti data by name akan dirapatkan lewat Musdes.

Selain masalah Dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Abdul Halim juga menyampaikan keluhan masyarakat yang Khawatir Berobat ke Rumah Sakit. Sebab, kebanyakan Rumah Sakit dijadikan Rujukan Penanganan Pasien Covid-19.

"Warga khawatir berobat ke Rumah Sakit, seharusnya disediakan beberapa Rumah Sakit yang khusus menangani Pasien Virus Corona (Covid-19). Sehingga, warga tidak was-was untuk berobat ke Rumah Sakit. baik untuk diri sendiri maupun keluarganya terlebih untuk Lansia, Balita dan juga yang ada riwayat penyakit Krobis,"imbuh Kades Sekapuk.

H. Faqih Usman, S.E, M.Si (Komisi II), selaku Ketua Kunker bahwa maksud Tujuan Inspeksi Mendadak (Sidak) dari Anggota DPRD Gresik adalah terkait Pengawasan Penanganan Covid-19 dan berjanji akan turut serta Mengawal JPS (Dana Jaring Pengaman Sosial) untuk Warga Sekapuk guna menanggulangi dampak Sosial akibat Pandemi Virus Corona (Covid-19) ini

Selama masa Pandemi Virus Corona (Covid-19), Kami seluruh anggota DPRD Gresik terus bekerja dan bergerak melakukan Pengawasan terkait Penanganan Covid-19. Kami juga membuka pengaduan dari masyarakat agar segala bentuk Bantuan Sosial (Bansos) guna menanggulangi dampak pandemi  Covid-19 tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran,"jelas H. Faqih Usman, S.E, M.Si anggota DPRD Gresik Komisi II, (Perekonomian dan Keuangan)

"Kita akan mengawal anggaran JPS ini. Khususnya untuk Warga Sekapuk yang terdampak Pandemi Virus Corona (Covid-19), segera mendapat anggaran bantuan,"kata H. Faqih Usman, S.E, M.Si.

Sementara Anggota DPRD Gresik, Noto Utomo (Komisi IV) yang ikut dalam Inspeksi Mendadak (Sidak) tersebut menyampaikan, bahwa Anggota DPRD Kabupaten Gresik menerima pengaduan masyarakat terkait segala bentuk bantuan sosial dari pemerintah. Sehingga, seluruh masyarakat Gresik bisa mendapat bantuan di saat Pandemi Virus Corona (Covid-19).

"Kami membuka pengaduan masyarakat agar segala Bentuk Bansos guna menanggulangi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19), tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran,"kata Noto Utomo, yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gresik.

Beberapa waktu lalu Desa Sekapuk juga di kunjungi oleh Inspektorat Pemkab Gresik dan Kasi Intel Kejari Gresik, dan kini Enam anggota DPRD Kabupaten Gresik Kompak mendatangi Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik agar Permasalahan Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Kabupaten Gresik bisa segera terealisasi dan bisa segera dinikmati warga.(Adv.Sp)
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar