DPRD Gresik Gelar Rapat Paripurna, Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Tahun 2019


GRESIK, suryaindonesianews com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Gredik tahun 2019. Dalam rapat paripurna tersebut membahas terkait pertanggung jawaban dalam melaksanaksn Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gresik H. Farid Ahmad Yani, S.E yang di Gelar di Graha Gedung Paripurna DPRD Gresik, Jalan KH. Wachid Hasyim No. 5, Bedilan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, Jaws Timur, hari Senin (10/02/2020).

Dalam Laporan Kinerja DPRD tahun 2019 yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Mujib Riduan, S.H menjelaskan bahwa dalam hal ini DPRD Gresik dapat Menyajikan Laporan Kinerja DPRD Kabupaten GRESIK tahun 2019 dengan menandaskan, tidak Satupun Lembaga Publik dalam Tatanan suatu Pemerintahan Daerah. Bisa melepaskan Diri dari pertanggung jawaban Kinerjanya kepada Masyarakat.

Dengan adanya suatu Nilai Kinerja mengacu kepada Pelampauan Target Tahun 2018 Peningkatan Perda Inisiatif yang mencapai 223 % dari Target sebesar 14 %. Sampai akhir tahun 2019, berhasil menerbitkan 22 Keputusan. Dan terdapat 17 Keputusan, yang merupakan Penetapan Persetujuan bersama dengan Bupati Gresik
Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T, M.Si, Namun belum diimbangi dengan Itikat Kuat Jajaran Eksekutif, dalam Penegakan Implementasi Produk Hukum Daerah.


Dalam hasil Kajian Laporan DPR Gresik, menemukan Pemerintah Daerah belum secara Konsisten menindak lanjuti pelaksanaan setiap Peraturan Daerah. Baik dengan segera menerbitkan Peraturan Bupati, maupun Mobilisasi Aparatur untuk memberikan Sanksi bagi Pihak Pelanggar Peraturan Daerah. Dengan hal tersebut DPRD Gresik meminta kepada Bupati Gresik agar segera melakukan Inventarisasi permasalahan Efektifitas. Relevansi Regulasi Daerah terhadap Aspirasi Masyarakat, segera menindak lanjuti Produk Hukum Daerah yang belum memiliki Efektifitas Pelaksanaan, akibat belum adanya Peraturan Bupati.


Masih kata Mujib Riduan, S.H Wakil Ketua DPRD Gresik menerangkan dalam Fungsi Pengawasannya, yaitu Pengawasan di Komisi I, bahwa dalam Proses Seleksi Aparatur Desa dinilai masih menghadapi Permasalahan Mekanisme Pembiayaan, juga mendapati keluhan masyarakat di Pelayanan Perijinan, Pertanahan, dan masih belum Optimalnya hasil Zona Bebas Pungli di Instansi Pelayanan Publik. Pengawasan di Komisi II, bahwa hasil Pencermatan Kinerja Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, masih dibutuhkan Inovasi, dalam Inventarisasi Potensi Penerimaan maupun Tata Cara Pemungutan, dengan Restrukturisasi BUMD, Tarif BPHTB yang Pro Poor, Efektifitas Perlindungan Pasar Tradisional. Serta Sinergi Pendanaan TJSP Perusahaan, dan Revitalisasi BUMD Desa dalam Sektor Pariwisata. Pengawasan di Komisi III, bahwa dalam Fase Perencanaan maupun Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Daerah. Terungkap sejumlah Kelemahan, Pekerjaan Infrastruktur, masalah Kualitas Pengerjaan suatu Proyek. Karena lemahnya Tata Perencanaan di OPD, bahkan sampai saat ini. Masih belum mendapatkan Kejelasan atas Pelaksanaan Anggaran, dialokasikan untuk Normalisasi Kali Lamong.

Wakil Ketua DPRD Gresik Mujib Riduan, S.H menambahkan Pengawasan di Komisi IV, bahwa Rekomendasi Peningkatan Insentif Aparatur Pendidikan dan Aparatur Kesehatan Non PNS, Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan. Selain Gedung atau Ruang Kelas, juga menemukan Kebutuhan Penambahan jumlah Rumah Sakit di Wilayah Gresik Utara dan Selatan yang harus segera dilakukan. (Adv.Sp)
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar