Tahun 2019 Investasi Di Gresik Terus Meningkat, Mencapai Rp. 50,73 Triliun


GRESIK, suryaindonesianews com
Gresik adalah sebagai Kabupaten Tujuan Investasi nampak semakin Nyata. Hal ini dengan adanya suatu Peningkatan Investasi dari tahun ke tahun. Investasi di Gresik tahun 2019 mencapai Rp. 50,73 Triliun. Jumlah ini Lebih Tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp. 48,34 Triliun.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik yang juga ketua Tim Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Edy Hadisiswoyo, S.H, M.M saat Jumpa Pers di Ruang Graita Eka Praja, Kantor Bupati Gresik, hari Jum’at siang (24/01/2020). Selain dihadiri puluhan Awak Media, tampak hadir juga beberapa Pejabat Pemkab Gresik yaitu, Asisten I (Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat) Hari Soerjono, S.E, M.M, Asisten II (Perekonomian Dan Pembangunan) Ir. Hj. Ida Lailatussa'diyah, M.M, Asisten III (Administrasi Umum) Tursilowanto Hariogi, S.I.P, M.M dan
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol A.M. Reza Pahlevi, A.P.

Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik Edy Hadisiswoyo, S.H, M.M juga menyampaikan adanya usulan Badan Usaha untuk Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Terkait usulan tersebur, Pemkab Gresik sudah membentuk Tim-Tim ini dikuatkan dengan surat bernomer 050/1551/HK/437.12/2019 tertanggal 31 Desember 2019.

Menanggapi Pertanyaan beberapa Awak Media yang katanya Pengajuan KEK Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) yang sudah sejak setahun. Edy Hadisiswoyo, S.H, M.M mengatakan bahwa untuk Pengajuan Perijinan KEK harus dilengkapi dengan Dokumen yang Lengkap. Baru Perijinan tersebut Bisa Diproses.

“Ada 9 (Sembilan) Dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon dan harus lengkap. Diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu yang saat ini ada di Mall Pelayanan Publik. Ketika sudah lengkap kami bisa memproses dengan memferivikasi terlebih dahulu,"kata Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik

Tentang adanya Tuduhan Pihak Pemkab Gresik Mempersulit Proses Perijinan KEK ini, Edy Hadisiswoyo, S.H, M.M Menolak Tuduhan Itu. Kami justreru mendukung karena hal ini merupakan Program Nasional.

“Kami tidak bisa Menghambat Ijin, karena Perijinan ini langsung bisa dilaksanakan Secara Online. Perlu kami tegaskan bahwa kami sudah Melaksanakan Pelayanan Perijinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS),"katanya.

Ditambahkan oleh Edy Hadisiswoyo, S.H, M.M, Pihaknya harus hati-hati menyikapi hal ini. Jangan sampai Regulasi atau Ijin yang dikeluarkan salah. Makanya Persyaratannya harus Lengkap sesuai Peraturan Perundangan yang disyaratkan pada Aplikasi Online Single Submission (OSS) tersebut.

“Kalau kami tidak Taat Azas, dampaknya akan tidak baik bagi kami. Terbukti beberapa waktu lalu ada Pihak-Pihak yang mengajukan ketidak setujuan terkait KEK ini dengan adanya Gelombang Unjuk Rasa diwilayah tersebut,”tandas Edy Hadisiswoyo, S.H, M.M

Adapun 9 (Sembilan) Dokumen Kelengkapan yang harus dicukupi untuk Kawasan Ekonomi Khusus yaitu Surat Kuasa Otorisasi, jika Pengusul adalah Konsorsium. Akta Pendirian Badan Usaha. Profil Keuangan 3 tahun terakhir yang Sudah Diaudit, atau Perusahaan Baru maka Profil Keuangan Pemegang Saham sudah Diaudit selama 3 tahun terakhir.

Persetujuan Pemkab Gresik terkait dengan Lokasi KEK. Surat Pernyataan mengenai Kepemilikan Nilai Ekuitas paling sedikit 30% dari Nilai KEK yang diusulkan. Deskripsi Rencana Pengembangan KEK yang diusulkan, yang Memuat Rencana dan Sumber Pembiayaan serta Jadwal Pembangunan KEK. Peta Detail Lokasi Pengembangan serta Luas Areal KEK yang diusulkan.

Rencana Peruntukan Ruang pada Lokasi KEK yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi, Study Kelayakan Ekonomi dan Finansial.

“Intinya Bupati Gresik Dr. H. Sambari Halim Radianto, M.Si dan Kami yang ada di Pemkab Gresik tidak akan Mempersulit Perijinan. Kami justeru menunggu Pihak JIIPE untuk Duduk Bersama Membicarakan Masalah ini,"tutur Edy Hadisiswoyo, S.H, M.M. (Sp)
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar