DPRD Gresik Menggelar Rapat Dengar Pendapat Tiga Kelurahan, Terkait Bongkar Muat Batu Bara Di PT. Gresik Jasa Tama


GRESIK, suryaindonesianews.com
Warga dari Tiga Kelurahan antara lain Kelurahan Kemuteran, Kelurahan Kroman dan Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik itu sudah bertahun-tahun menghirup debu-debu Batu Bara, akibat beroperasinya  Pelabuhan Bongkar Muat Batu Bara yang dikelola PT. Gresik Jasa Tama (GJT)

Akibat Pelabuhan Batu Bara cuma berjarak 300 Meter dari Permukiman Warga. Apabila ada Bongkar Muat, maka debu-debu halus berterbangan di Kawasan Permukiman. Dengan berterbangan debu-debu tersevut genteng Rumah Warga menjadi hitam. Begitu juga Lantai Rumah, Tanaman, Lorong-Lorong, serta yang menyedihkan, Paru-Paru Warga baik orang Dewasa maupun Anak-Anak.

Bertahun-tahun kondisi ini yang dikeluhkan Warga, tapi tetap saja Pelabuhan Batu Bara itu bergeming. Akhirnya sejak Empat Bulan lalu, Warga Tiga Kelurahan yakni Kelurahan Kemuteran, Kelurahan Kroman dan Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik itu kompak. Mereka mengadu ke DPRD Gresik untuk menuntaskan Penolakan Bongkar Muat Batu Bara Di PT. Gresik Jasa Tama (GJT). Beberapa kali. Terakhir kemarin, hari Rabu (29/01/2020), untuk Ketiga Kalinya mereka ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik.

Tapi kali ini mereka diundang oleh H. Farid Ahmad Yani, S.E Ketua DPRD Gresik untuk diajak Dengar Pendapat Tiga Kelurahan bersama Pihak PT. Gresik Jasa Tama (GJT) dan Instansi Terkait. Pertemuan ini dilaksanakan di Ruang Graha Paripurna DPRD Gresik, Jalan KH. Wachid Hasyim No. 5, Bedilan Kec. Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur.

Awalnya, saat Perwakilan Warga terdampak Batu Bara duduk di kursi-kursi yang biasanya untuk Rapat Paripurna, mereka kurang bersemangat. Apalagi hampir separuh kursi yang ada sudah diduduki oleh Warga dari Kelurahan Lain, yang selama ini Menerima Dana CSR dari PT. Gresik Jasa Tama (GJT) yang tentu saja Mendukung Keberadaan Pelabuhan Batu Bara.
Dalam Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Gresik H. Farid Ahmad Yani, S.E, Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana, Perwakilan Pengusaha di Pelabuhan, PT. Pelindo III, KSOP, Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo, S.H, S.I.K, M.H, Dandim 0817 Gresik LETKOL Inf. Budi Handoko, S.Sos, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Sekitar Lima Puluh Orang Perwakilan Warga dari Ratusan yang hadir ke DPRD Gresik.

Saat Warga terdampak hendak memasuki Gedung DPRD Gresik sudah diserbu oleh Laki-Laki sekitar 50 (Lima Puluh) orang. Menurut mereka adalah orang-orang yang sengaja didatangkan dari PT. Gresik Jasa Tama (GJT) untuk menggagalkan Tuntutan Warga terdampak. Nyaris terjadi Benturan Fisik antara Kedua Kelompok yaitu Kelompok yang menolak dan Kelompok Pendukung Pelabuhan Batu Bara. Untungnya dapat diredam oleh Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo, S.H, S.I.K, M.H bersama Ketua DPRD Gresik H. Farid Ahmad Yani, S.E.

Ketua DPRD Gresik H. Farid Ahmad Yani, S.E saat Memimpin Sidang juga memberi kesempatan kepada beberapa orang yang mendukung PT. Gresik Jasa Tama (GJT). “Kita harus Adil, Warga yang  mendukung Pelabuhan Batu Bara juga perlu didengar Aspirasinya. Mereka kan juga sama-sama Warga Gresik. Yang penting jangan sampai ada Benturan diantara Dua Kelompok Warga ini,”kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gresik yang berusia 35 tahun ini.

“Saya punya anak kecil, serta Saya tidak menyangka sama sekali ternyata ada sesuatu yang masuk ke Rongga Tubuh anak Saya, dan itu Debu Batu Bara yang tak bisa dicegah. Hal tersebut sangat membahayakan Kesehatan anak Saya,”ucap Titik Parwati Hesti salah Satu Warga yang Tempat tinggalnya hanya sekitar 1 Kilo Meter dari Lokasi PT. Gresik Jasa Tama (GJT).

Tidak hanya itu saja, tapi sejak adanya PT. Gresik Jasa Tama (GJT), Titik Parwati Hesti mengaku setiap hari Menyapu Debu Batu Bara yang sangat mengganggu kesehatan. “Debu itu bisa penyebab Penyakit Paru-Paru Hitam. Saya menginginkan Udara Bersih. Saya ingin mengetuk Hati Bapak-Bapak untuk melihat Kondisi Warga,”imbuhnya.

Titik Parwati Hesti mengungkapkan, pernah menantang Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo, S.H, S.I.K, M.H untuk menunjukan Bukti Dampak dari Batu Bara terhadap Kesehatan Warga. "Hal ini sudah saya buktikan,"terangnya

Dengan hal itu, Warga meminta agar Bongkar Muat Batu Bara direlokasi ke Tempat Lain. “Kami mohon Demi Kesehatan Warga, Demi Kesehatan Anak-Anak kami agar Bongkar Muat Batu Bara direlokasi (Dipindahkan). Sementara Bongkar lain seperti Log, Pupuk, Konstruksi, Kayu dan Barang-Barang lain tetap di PT. Gresik Jasa Tama (GJT),"kata Titik Parwati Hesti.

H. Farid Ahmad Yani, S.E Ketua DPRD Gresik dalam pertemuan itu memberikan kesempatan berbicara kepada Wakil KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Gresik, menyatakan PT. Gresik Jasa Tama (GJT) mempunyai ijin lengkap untuk Pengoperasian Bongkar Muat Batu Bara. Demikian juga Pihak Pelindo III Cabang Gresik, menyatakan perijinan yang dimiliki PT. Gresik Jasa Tama (GJT) lengkap termasuk Amdalnya.

Menanggapi hal tersebut Direktur Keuangan dan Operasional PT. Gresik Jasa Tama (GJT) Edy Hidayat menyampaikan bahwa Perizinan PT. GJT sebenarnya sudah Memenuhi Syarat. Mulai Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tahun 1997 dari Dishub Jakarta, juga dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik.

“Hasil Tes Udara Batu Bara di bawah Baku Mutu. Mungkin persoalan tak diketahui oleh Masyarakat Secara Individu,”imbuh Edy Hidayat.

Edy Hidayat Direktur Keuangan dan Operasional PT. Gresik Jasa Tama (GJT) meminta kepada Ketua DPRD Gresik H. Farid Ahmad Yani, S.E, agar mengijinkan Perusahannya untuk Beroperasi lagi, karena setelah selama 3 (tiga) Bulan ini terhenti akibat aksi-aksi Penolakan dari Warga Terdampak.

“Tadinya PT. Gresik Jasa Tama (GJT) memperoleh Pemasukan sebesar Rp 8 Miliar sebulan, kini turun menjadi sebesar Rp 1,3 Miliar. Kami Rugi, mohon ijinkan Kami dapat melakukan Bongkar Muat Batu Bara lagi. Kami berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan Sistem Bongkar Muat Batu Bara agar debunya tidak Naik ke Atas tetapi Turun ke Bawah,”kata Edy Hidayat.

Memang, PT. Gresik Jasa Tama (GJT) sudah Investasi cukup besar, kata Fandi Ahmad Yani. “Jadi hal itu ya harus Kita pikirkan bersama. Dari Sisi Perijinan, tidak ada masalah. Tadi juga disebutkan, PT. Gresik Jasa Tama (GJT) juga sudah merumahkan sekitar 150 orang Karyawannya, akibat terhentinya Bongkar Muat Batu Bara itu. Semua akibat ini harus kita pikirkan, harus kita carikan solusinya,”kata alumni Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.

H. Farid Ahmad Yani, S.E Ketua DPRD Kabupaten Gresik meminta agar PT. Gresik Jasa Tama (GJT) serta menyarankan GJT Relokasi atau Pindah ke Lokasi lain yang tidak mengganggu masyarakat. PT. Gresik Jasa Tama (GJT) agar melakukan Investasi di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), dan melakukan Bongkar Muat Batu Bara di sana.

“Pelabuhan tak hanya di PT. Gresik Jasa Tama (GJT). Ada Pelabuhan Maspion, Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), dan lainnya. Namun, yang selalu ada masalah di PT. Gresik Jasa Tama (GJT). Apa karena Keberadaan Pelabuhan dekat dengan Permukiman?,”kata H. Farid Ahmad Yani, S.E.

“Jadi, persoalan PT. Gresik Jasa Tama (GJT) dekat dengan Warga. Jangan sampai Kejar Penghasilan tapi Hak Warga dikesampingkan. Mengenai itu, Kami sarankan Batu Bara pindah di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE). Di sana ada Lahan 2.500 Hektare, terletak sekitar 10 KM sebelah Barat Pelabuhan Gresik,"sambungnya.

H. Farid Ahmad Yani, S.E juga menyinggung soal Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Gresik Jasa Tama (GJT). “Corporate Social Responsibility (CSR) itu Wajib. Kalau di bahasa Agama istilahnya Zakat, tapi di Perusahaan namanya CSR,”jelas Ketua DPRD Gresik.

Sementara Saiful Anam, Warga Kelurahan Kemuteran menjelaskan bahwa Pelabuhan Batu Bara ini beroperasi sejak tahun 2006 dan pada tahun 2016 disepakati oleh PT. Gresik Jasa Tama (GJT) akan memindahkan Dermaga Batu Baranya ke tempst lain. Salah satu alternatifnya pindah ke Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE).

PT. Gresik Jasa Tama (GJT), berjanji akan memindahkan Pelabuhan Batu Bara ke tempat lain. Janji itulah yang seharusnya di dorong oleh DPRD Gresik dan Pemkab Gresik agar di Realisasikan. Jangan berusaha mencari Solusi yang lain, karena Penolakan Pelabuhan Batu Bara bagi Warga adalah Harga Mati,"ujar Saiful Anam. (Adv.Sp)
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar