DPRD Gresik Akan Menggelar Rapat Paripurna Istimewa Guna Menyampaikan Laporan Kinerja Seluruh Alat-Alat Kelengkapan Dewan .


GRESIK, suryaindonesianews.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur akan menggelar Rapat Paripurna Istimewa Guna menyampaikan Laporan Kinerja Seluruh Alat-Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Kabupaten Gresik, nanti pada bulan Februari tahun 2020 mendatang. Agenda Rapat Paripurna Istimewa ini sebagai Bahan Kinerja tahun 2020 untuk Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten Gresik tahun 2021.

“Seluruh Alat-Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Kabupaten Gresik, akan melaporkan Kinerjanya. Serta Kita akan Memotret Progress Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2019 yang akan kita jadikan suatu Bahan Evaluai kerja tahun 2020,” ungkap Wakil Ketua DPRD Gresik H. Ahmad Nur Hamim, S.Pi, M.Si, pada hari Kamis (23/01/2020).

H. Ahmad Nur Hamim, S.Pi, M.Si mencontohkan Kinerja Komisi lll DPRD Gresik Bidang Pembangunan yang telah Melakukan Evaluasi Dinas PUTR Gresik yang telah memberikan masukan agar Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Gresik yang menangani Pembangunan Fisik tersebut Maksimal.

“Komisi lll DPRD Gresik Bidang Pembangunan mendapatkan beberapa Temuan terkait Pelaksanaan Lelang dalam Program Kerja tahun 2019 di Dinas PUTR. Kemudian kita Merekomendasikan dirapat Kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, agar Pola Lelang tidak hanya dilakukan Satu Kali atau Satu Tahap. Minimal dilaksanakan Dua Tahap,”jelas Wakil Ketua DPRD Gresik.

Wakil Ketua DPRD Gresik H. Ahmad Nur Hamim, S.Pi, M.Si, menjelaskan bahwa dengan Sistem Kerja tersebut memang Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan lebih Sibuk Kerja. Karena harus menyiapkan kerja yang akan datang, tetapi Unsur Pelayanan terhadap masyarakat akan lebih dapat maksimal.

“Maka Konsekwensinya sebelum anggaran tahun berjalan, Program Kerja (Lelang) Proyek sudah dilaksanakan di Awal Tahun Kerja. Misalkan tahun 2019 Program Pelaksanaan Lelang sebanyak 20 (Dua Puluh) Proyek tahun 2020 sudah masuk di awal tahun 2020,"tuturnya.

Dikatakanya, dengan Sistem Kerja tersebut harapannya, Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Awal Tahun Kerja sudah bisa melaksanakan Lelang.

“Misalnya Bisa Lelang di bulan Fabruari 2020 sehingga pada bulan Maret 2020 sudah ada Pemenangnya dan Pembangunan bisa lebih Cepat Terealisasi di Awal Tahun. Agar tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Lelang dilaksanakan Hampir dipertengahan tahun,”jelas Ketua DPD Golkar Gresik ini.

Ditegaskan H. Ahmad Nur Hamim, S.Pi, M.Si, Pimpinan dan Jajaran DPRD Gresik di Awal Tahun 2020 ini untuk Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik tahun 2021 sudah mulai disusun oleh Dewan. Sehingga Proyek yang akan masuk di tahun mendatang sudah bisa diidentifikasi agar Pelaksanaan Pembangunan tidak terkendala akibat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kerjanya Monoton serta Lambat Merespon Kebutuhan Pembangunan.

“Misalkan ada 20 (Dua Puluh) Perencanaan Proyek, di Awal Tahun 2021 sudah bisa dilaksanakan Pelaksanaan Lelangnya. Ini agar tidak berulang-ulang terjadi di bulan Juli baru ada Lelang Proyek. Akibatnya Pelaksanaanya diakhir tahun Kedodoran dan Amburadul,”tegasnya.

H. Ahmad Nur Hamim, S.Pi, M.Si, menyampaikan, di Awal Tahun Kerja 2020 ini juga beriringan dengan Jelang Masa Akhir Jabatan Bupati Gresik Dr. H. Sambari Halim Radianto, M.Si dan Jabatan Wakil Bupati Gresik Dr. H. Moh. Qosim, M.Si. Saat ini seluruh Komisi di DPRD Gresik mulai Melakukan Pengawasan Hasil Pembangunan.

“Hal tersebut memang Tugas dari Legislatif. Serta memang juga Bertepatan dengan Jelang Berakhirnya Masa Jabatan Bupati Gresik. Tentu kami sudah melakukan Evaluasi dan Pengawasan Hasil Pembangunan,”ujarnya

Pada saat ini yang lagi Rame-Ramenya dan Viral melalui Medsos adalah Pembangunan Landmark (Pembangunan Tugu atau Monumen) yang Dananya berasal dari Corporate Sosial Reponsibility (CSR) Perusahaan Swasta maupun BUMN. Pihaknya telah Merespon dengan Pimpinan Utama Komisi yang Membidangi.

“Dewan membahas dari berbagai Aspek, seperti Soal Sejarah, Soal Anggaranya, Soal Reaksi Masyarakat melalui Medsos. Pokoknya dari berbagai Aspek akan kita bahas. Karena pembangunan dalam bentuk apapun jika menggunakan Aset Milik Pemerintah DPRD Gresik mempunyai Kewenangan untuk Pengawasan dan Evaluasinya.

Kita nanti bisa Memanggil Perusahaan yang mengeluarkan Dana Corporate Sosial Reponsibility (CSR), termasuk OPD terkait. Karena Landmark ini menjadi suatu Perhatian Publik,”pungkas Wakil Ketua DPRD Gresik H. Ahmad Nur Hamim, S.Pi, M.Si. (adv.Sp)
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar