DPRD Gresik Mengingatkan Money Politic Dalam Pilkades Bisa Dipidana.


GRESIK, suryaindonesianews.com
Pada hari Senin (01/07/3019), DPRD Gresik, menggelar Rapat Kerja Bersama untuk menyukseskan Pilkades Serentak dengan Para Camat, Pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kesbangpol, BPPKAD, Satpol PP, juga dari Aparat Penegak Hukum, seperti Polres Gresik, Kodim 0817/Gresik, Kejaksaan Negeri Gresik dan Pengadilan Negeri (PN) Gresik di Ruang Paripurna.

DPRD Kabupaten Gresik memanggil sejumlah Pejabat dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades yang digelar Serentak pada Akhir Juli 2019 nanti. Dalam Rapat Kerja Bersama untuk menyukseskan Pilkades Serentak, Dewan juga mengingatkan bila Praktik Politik Uang (Money Politic), dalam Pilkades bisa dipidana.

DPRD Gresik, menilai Praktik Politik Uang (Money Politic) bisa dipidana. Hal tersebut merupakan suatu bentuk Pemberian untuk mempengaruhi Pemilih dalam Proses Pemilihan.

Nur Qolib, S.Ag, M.Si Wakil Ketua DPRD, mengatakan sesuai Aturan Hukum. Praktik Politik Uang (Money Politic), kerap terjadi saat Proses pelaksanaan Pilkades. Praktik Politik Uang (Money Politic) masuk dalam kategori Pelanggaran Pidana yang bersangkutan terancam Kurungan.

Dia menegaskan Praktik Politik Uang (Money Politic) masuk dalam Kategori Kotor, seperti ini tidak akan menghasilkan Pimpinan Desa yang berkualitas. Sehingga ketika mereka menjabat sebagai Kepala Desa nanti, dikhawatirkan tidak mampu mengelola Dana Desa sebagaimana mestinya,"ujar Anggota Legislatif PPP hari Selasa (02/07/2019).

Dari Aturan Hukum itu, Politisi PPP ini menjelaskan, Demokrasi Tingkat Desa adalah Pembelajaran Politik dan harus diawasi bersama-sama.

"Pemberian selain Uang bisa dilakukan menggunakan barang yang mempengaruhi Pemilih dalam Proses Pemilihan,"imbuhnya.

Seiring perkembangan Zaman, Praktik Politik Uang (Money Politic) mulai bergeser. Jika sebelumnya Identik dengan Transaksional untuk mempengaruhi Pemilih. Kali ini Warga lebih sering dikumpulkan, kemudian pulangnya dibekali barang berupa sembako atau berupa lainnya. "Sepertinya ini juga dianggap sebagai Praktik Politik Uang (Money Politic),"katanya

Untuk Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic), Dewan juga meminta kepada Pemkab Gresik selaku Pelaksana Pilkades agar Menerbitkan Surat Edaran (Imbauan) yang berisi larangan Politik Uang yaitu memberi maupun menerima saat Pilkades serentak.

"Selebaran itu sebagai upaya untuk mencegah Praktik Curang dalam memperoleh Suara Pemilih,"jelasnya.

Menanggapi hal tersebut PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Edy Hadisiswoyo, SH, MM mengaku hingga saat ini, Pihaknya belum menemukan ada Praktik Politik Uang (Money Politic) di Pelaksanaan Pilkades. Saya sepakat untuk menindak Praktik Politik Uang (Money Politic) dalam Pilkades Serentak dan sangat setuju bila Politik Uang harus ditindak,"ungkapnya. (Sp)
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar