Moh. Safii'AM Sosialisasi Peraturan Dan Perudang-Undangan Perda No. 8 Tahun 2018

Gresik, suryaindonesianews.com
Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa akan menambah Pengetahuan akan Aturan terkait Pelaksanaan Pilkades bagi Masyarakat Balongpanggang kata Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik H. Moh. Safii'AM, SH.

Kegiatan Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dihadiri 100 Undangan Masyarakat Balongpanggang dan Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, bertempat di rumah H. Moh. Safii'AM, SH, Jalan Raya Balongpanggang No. 11 Balongpanggang Gresik, hari Jum'at malam (31/05/2019), pukul 19.00 WIB

"Kegiatan Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2018 Momentnya sangat tepat karena tahun 2019 ini ada Pilkades Serentak di Desa 265 di Kabupaten Gresik. Kecamatan Balongpang ada 22 Desa yang menyelenggarakan pilkades,"terang Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik.

Sehingga, menurut H. Moh. Safii'AM, SH, bahwa Anggota masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya Tahapan Pilkades di desanya secara Luber dan Jurdil.

Bagi Anggota Masyarakat yang ingin maju dalam Pilkades, Perwakilan BPD maupun Perwakilan Panitia Pilkades yang hadir bisa tahu dan mengerti  terkait Aturan dan Rambu di dalam Perda No. 8 Tahun 2018 secara Gamblang dari Pemateri
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

Drs. Nurul Muchid, M.Si, Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gresik menerangkan bahwa Perda No. 23 Tahun 2015 diubah menjadi Perda No. 8 Tahun 2018  tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sangat penting sekaligus sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Gresik tahun 2019.

"Perbup No.10 Tahun 2019 merupakan Aturan Pelaksanaan dari Perda No. 8 Tahun 2018 untuk Pilkades ini,"ungkap Drs. Nurul Muchid, M.Si.

Menurut Drs. Nurul Muchid, M.Si dalam Perda No. 8 Tahun 2018 mengatur Persyaratan Pendaftaran Calon Kepala Desa diantaranya seperti WNI tidak harus penduduk setempat, orang diluar desa bisa ikut Pilkades.

Kemudian Aturan bagi ASN, TNI/POLRI sebagai berikut Bagi ASN harus mengajukan Cuti bila mengajukan Diri ikut Pilkades. Sedang bagi TNI dan POLRI harus mengundurkan diri dari kedinasannya, begitu pula bagi BPD harus mengundurkan diri bila Maju Mencalonkan Diri dalam Pilkades.

Sementara dari erkait Panitia Pilkades, dijelaskannya Panitia Pilkades di bentuk dan dilatik oleh BPD. Di mana jumlahnya Panitia Inti 7 Orang dan Panitia Penambah dari RT dan RW sesuai kebutuhan.

Pada Pilkades Serentak di 265 Desa di Kabupaten Gresik tahun 2019 ini anggaran berasal dari APBD 2019 sebesar Rp. 18 Miliar.

"Pendaftaran Pilkades Gratis bagi yang Maju Mencalonkan Diri. Sedangkan Anggaran ditanggung dari Pemkab Gresik,"jelas Drs. Nurul Muchid, M.Si. (Sp)
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar