Dengan Banyaknya Toko Modern Di Kota Gresik, DPRD Gresik Tuntut Moratorium


GRESIK, suryaindonesianews.com
Dengan menjamurnya keberadaan Toko Modern (Minimarket) di Wilayah kabupaten Gresik menjadi Kerisauan bagi DPRD Gresik (Wakil Rakyat) dan Pemerintah Kabupaten Gresik yang akan berdampak pada tergerusnya Sosial Ekonomi di Pasar Tradisional.

Hal ini menjadi Agenda Pembahasan dalam Rapat Kerja (Raker) Gabungan dari Komisi 1 dan 2 DPRD Gresik bersama OPD Terkait, yang dilaksanakan di Ruang Komisi 1 dan 2 Gedung DPRD Gresik, Jl. KH. Wachid Hasyim No. 5, Bedilan, Kabupaten Gresik, pada Kamis (16/03/2019).

Menurut H. Moch. Syafii'AM, SH Pemimpin Rapat Kerja (Raker), dengan menjamurnya Pendirian Toko Modern saat ini akan mengancam  keberadaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Gresik terutama di Pedesaan. "Perlindungan keberadaan Pasar Tradisonal sangat penting karena menyangkut Hajad Hidup orang banyak menjadi perhatian utama,"tegas anggota Komisi 1 DPRD Gresik ini.

Dalam Forum Raker Gabungan ini hendaknya bisa menghasilkan kesepakatan atau Rekomendasi terkait Ijin Pendirian Toko Modern ini. Sehingga nanti, ada langkah Konkrit Pihak Pemda untuk lebih bijak dalam Pemberian Ijinnya sesuai Perda kabupaten Gresik No 13 Tahun 2011 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di kabupaten Gresik,"imbuh Pimpinan Raker.

Ada yang ditanyakan, oleh Wakil Rakyat terkait seberapa Banyak Ijin yang dikeluarkan dari OPD Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, untuk Pendirian Toko Modern seperti Indomaret, Alfamaret dan Alfamidi. Maupun yang masih dalam Pengajuan dan Proses serta Ijin apa saja,"sebut H. Moch. Syafii'AM, SH.

Menanggapi hal ini, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, Bambang Irianto, SE selaku Kepala
Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu Dan Non Perizinan menyebutkan Syarat dan  Proses Ijin Pendirian Toko Modern memang ada di Instansinya. Toko Modern yang sudah Mengurus Ijin ada 179 Toko.

"Dengan rincian sebagai berikut Indomaret ada 98 Toko, Alfamaret ada 65 Toko dan Alfamidi ada 16 Toko. Ada 28 Berkas dalam Pengajuan Ijin, sedang Ijin dalam Proses ada 19 Berkas,"terang Bambang Irianto, SE.

Adapun jenis ijinnya seperti Ijin Penggunaan Ruang (IPR), SPPL, IMB dan Ijin Operasional. Serta ada Akte Pendirian Perusahaan, Ijin Prinsip, Rencana Kemitraan Usaha.

Sedangkan laporan monitor yang disampaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perindag, Ir. Agus Budiono, MM mengatakan ada 252 Toko Modern di Wilayah kabupaten Gresik saat ini.

Ir. Agus Budiono, MM menambahkan Pihaknya sesuai dengan Tugas dan Fungsi (Tusi) hanya sebagai Pembina UKM, Toko Modern, Pasar Modern dan Pasar Tradisional, sesuai Perda No. 13 Tahun 2011 dan Perda No. 45 Tahun 2015 tentang SOP (Standar Operasi Prosedur) Pelayanan Perijinan Usaha, Perijinan Tertentu dan Non Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perindag Kabupaten Gresik.

Bambang Irianto, SE menambahkan kaitannya Zonasi,  sesuai Perda No. 13 Tahun 2011 terkait Jarak Lokasi (Zonasi) Pendirian Toko Modern dengan Pasar Tradisional untuk Wilayah Perkotaan Jarak paling sedikit 1000 meter sedang di Pedesaan 2000 meter.

Menanggapi soal Jarak Pendirian Toko Modern dan Pasar Tradisional, anggota Komisi 1 DPRD Gresik H. Zulfan Hasyim, SH, MH mengatakan bahwa sesuai Fakta di lapangan Pendirian Toko Modern sudah menyalahi aturan yang ada.
Kemudian mencontohkan di Pasar Sentolang Gresik, dimana Jarak Indomaret dan Alfamaret dengan
Pasar Tradisional, tidak sampai 1000 Meter. Kenapa pihak OPD terkait mengijinkan berdirinya Toko Modern tersebut. "Maka harus dikaji ulang keberadaan toko modern tersebut. Dan perlu adanya Moratorium agar mudah menangani penataannya,"pinta H. Zulfan Hasyim, SH, MH.

H. Zulfan Hasyim dalam
pesannya, selain itu akibat menjamurnya Toko Modern saat ini, perlu disikapi serius OPD terkait agar keberadaan Pasar Tradisional terlindungi.

Pada Rapat Kerja gabungan itu, dibahas pula terkait Amdal Lalin sebagai acuan dikeluarkan IMB oleh Pimpinan Rapat kepada OPD Dinas Perhubungan.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Nanang Setiawan, SIP, M.Si menyebutkan terkait Pengeluaran Ijin Amdal Lalin, Pihaknya mengacu  pada Peraturan Bupati. Dimana Toko Modern dengan Luas Lantai 500 Meter Persegi bisa dikenakan Amdal Lalin bila Luas Lantai kurang dari 500 Meter Persegi tidak dikenakan Amdal Lalin. "Selama ini banyak Toko Modern di Kabupaten Gresik yang tidak mengantongi Amdal Lalin,"pungkas Nanang Setiawan, sesuai dengan Monev yang dilakukan Intansinya. Dengan didukung hasil Operasi di Lapangan dan Monev

Sedangkan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Drs. Abu Hassan, SH, MM menjelaskan Toko Modern yang sudah Mengantongi Ijin lengkap. Dari 95 Indomaret lengkap Ijinnya ada 39 Toko,  Dari 76 Alfamaret lengkap Ijinnya ada19 Toko dan Dari 17 Alfamidi lengkap Ijinnya ada 5 Toko.

"Hasil Monev ini melalui Klarifikasi dan Kunjungan di lapangan. Saat ini Kami sedang menunggu Proses 19 Toko Modern yang akan ditutup karena tidak sesuai Perda No 13 Tahun 2011,"terangnya.

Personil di lapangan banyak menemui kendala terkait Laporan Pemilik Toko Modern yang belum Lengkap Ijinnya dan sedang Mengurus Ijin di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP. "Kami menunggu kapan Proses Penerbitan Ijinnya selesai,"keluh Drs. Abu Hassan, SH, MM.

Mendengar keluhan OPD, Penegak Perda tersebut dari Pihak Dinas Penanaman Modal Dan PTSP belum bisa memberikan Klarifikasi karena Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Gresik tidak hadir.

Melihat hal tersebut Komisi 1 dan 2 DPRD Gresik menuntut adanya moratorium terhadap keberadaan toko modern di Gresik kepada Pemerintah Kabupaten Gresik terutama Bupati Gresik.

Dari Rapat Kerja Gabungan Komisi 1 dan 2 DPRD Gresik bersama OPD terkait ( Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perindag, Dinas Perhubungan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Sekda Gresik dan Bagian Perekobomian), Dari hasil akhir atau kesimpulan yang menjadi landasan perlindungan Pasar Tradisional. Pimpinan Rapat menerangkan pertama, Moratorium Pendirian Toko Modern baik dalam pengajuan maupun sedang proses penerbitan harus dipending dulu. Kedua, Penertiban Toko-Toko Modern dari aspek perijinan. Bila perijinan tidak sesuai aturan yang ada maka dilakukan penutupan dan ketiga, bagi Toko Modern yang berdiri sebelum terbitnya Perda Kabupaten Gresik No.13 Tahun 2011 harus melakukan penyesuaian perijinan. (Sp)
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar