Deklarasi Kawasan Perikanan Adat Pulau Batanta Dan Salawati

Yenanas, R4.- suryaindonesianews.com
Mensejahterakan Masyarakat Papua Melalui Kawasan Perikanan Adat. Deklarasi Kawasan Perikanan Adat Pulau Batanta Dan Salawati yang dilaksanakan selasa 10/7/2018 dan bertempat di kampung Yeyenas Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat ini sangat didukung oleh masyarakat terutama masyarakat adat yang sangat antusias menerima program ini.

Dari 19 kampung yang ada di Kawadan Konservasi Laut Daerah Selat Dampier Raja Ampat berkumpul untuk mendeklarasikan Kawasan Perikanan Adat (KPA), Deklarasi Adat ini menjadi satu momen bagi masyarakat Adat Suku Maya untuk menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen untuk menjaga ekosistim laut dan memanfaatkan sumber dayanya secara berkelanjutan

Tamu dan Undangan 
Tiba di Pulau Batanta 
Kab Raja Ampat


Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Dewan Adat Suku Maya (DAS) Kristian Thebu mengatakan bahwa adat bagi kami masyarakat Papua adalah sebuah sistim yang mengatur bagaimana kami yang tinngal di Papua ini, berkehidupan serta memanfaatkan sumber daya alam (SDA) bagi kelangsungan hidup kami, KPA di Raja Ampat adalah sistim yang mengatur masyarakat adat Suku Maya yakni menjaga dan memanfaatkan laut serta sumber daya ikannya dengan arif serta bijaksana "tutur Ketua Dewan Adat.

Program kegiatan yg di dukung oleh USAID ini yakni, Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kepulauan Raja Ampat telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan & Perikanan no.36. Tahun 2014. Meskipun demikian, penetapan ini tidak secara otomatis membuat perairan Kabupaten Raja Ampat terlepas dari ancaman kerusakan ekosistim laut dan sumber daya ikannya, ancaman yang dimaksud diantaranya  adalah penangkapan ikan yamg tidak teratur dan jauh dari prinsip prinsip berkelanjutan, juga munculnya fenomena nelayan luar wilaya Raja Ampat yang mengambil sumber daya dengan semena mena menyebabkan nelayan setempat kurang mendapatkan manfaat langsung dari konservasi.


Hal ini lah yang mendorong RARE sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat menawarkan memberi bantuan kepada pemerintah daerah dan pengelola KKP.

Pejabat Yg Mewakili 
Bupati Raja Ampat 
Abdul Faris Umlati, SE. 
Ketika Melaksanakan 
Pengguntingan Pita 
Pertanda Deklarasi 
Perikanan Adat Telah Resmi


Vice Presiden RARE, Taufiq Alimi menyampaikan permasalahan perikanan tangkap skala kecil yang terjadi di hampir semua masyarakat pesisir adalah perikanan dengan akses terbuka. Siapa saja yang datang dan mengambil ikan tanpa ada batasan, tak jarang karena takut keduluan oleh nelayan lain, beberapa nelayan menggunakan alat tangkap yang merusak jika ini di biarkan, yang terjadi adalah rusak serta habisnya sumber daya laut dan perikanan.

MoU, Penandatanganan 
Masyarakat Adat Suku Maya 
Dalam Ajang Deklarasi 
Perikanan Adat 19 Kampung di 
Yenanas Pulau Batanta 
Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat. 
10/07/2018.11


Oleh Karena itu beliau menambahkan Rare dengan didukung oleh (Sustainable Ekosystems Advanced ) USAID SEA,  Project mendorong pengelolaan perikanan yang lebih baik. Lewat pendekatan tertentu nelayan bisa berubah menjadi menangkap ikan pada ukuran yang benar dengan alat tangkap yang sesuai, serta ditempat yang dibolehkan. Semua ini dikerjakan dalam kerangka Kawasan Perikanan Adat (KPA). KPA juga harus memberinelayan kepastian penghidupannya karena mereka menjadi pemanfaat pertama dari kawasan laut mereka juga.

Dari sudut pandang pengelolaan dengan adanya deklarasi KPA ini akan membawa Unit Pengelola Teknis- Kawasan Konservasi Perairan (UPT KKP) kepada tingkat pengelolaan kawasan konservasi yang lebih tinggi, keterlibatan masyarakat, batas kelola dan pemanfaatan yang jelas serta diterapkan regulasi atau peraturan adat, membuat kawasan KKPD Selat Dampier lebih terjaga, hal ini juga disampaikan oleh Kepala UPT KKP Raja Ampat bpk Syafri.

Satu kunci bagi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Raja Ampat yang baik adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan kegiatan aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan, apa yang  dikerjakan oleh masyarakat adat Suku Maya dengan pembentukan KPA adalah suatu bukti komitmen mereka untuk bersama sama dengan UPT KKP Raja Ampat, menjaga kawasan sangat penting secara ekonomi, budaya dan sosial. Ini sejalan dengan maksud kawasan konservasi perairan yakni bagaimana melindungi, mengawasi serta memanfaatkannya.


Ini artinya masyarakat dari 8 kampung di pulau Batanta dan 11 kampung dari pulau Salawati sepakat untuk menjaga keutuhan kawasan perairan seluas 211 ribu hektare yang kaya akan ikan dan keanekaragaman harta laut, bagi pemerintah daerah sendiri kesejahteraan masyarakat pesisir yang mendiami sebagian besar wilayah Kabupaten Raja Ampat menjadi prioritas, dengan terjaganya keutuhan kawasan dan sumber daya ikan maka sekitar 2000 rumah tangga yg tinggal di 19 kampung ini akan terjamin sumber daya ikan yang lebih berkesinambungan, bagi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat bahwa deklarasi, Deklarasi ini akan memberikan manfaat sosial serta ekonomi terhadap masyarakat.

Masyarakat pesisir bagaimanapun akan sangat bergantung serta menggantungkan hidupnya kepada keutuhan sumber daya lautnya. Keberadaan KPA di Dampier saya harapkan dapat menjaga sumber daya ikan di perairan Raja Ampat serta meningkatkan kehidupan masyarakat pesisir di 19 kampung pulau Batanta dan Salawat. Peran masyarakat dan khusnya kepala adat selanjutnya menjaga apa yang telah dibuat dan mengajak masyarakat kampung untuk patuh pada aturan perikanannya, ketika sumber penghidupan dan ekonomi terjaga, kesejahteraan meningkat, kehidupan sosial menjadi erat dan adat di Papua pun semakin kuat."(S.SIN).
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar