Raja Ampat : Lebih Dari 100 Kapal Nelayan Kampung Didaftar Guna Mendapatkan Pas Kecil Dan BPKP

Sorong, Papua Barat, - suryaindonesianews.com 
Pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 telah menyelesaikan pendataan kapal/perahu nelayan dibawah 10 GT di tiga desa Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat.

Desa Yellu dan Harapan Jaya untuk Distrik Misool Selatan dan Desa Mutus untuk Distrik Waigeo Barat, Nelayan-nelayan di desa-desa tersebut sangat antusias mengikuti kegiatan pengukuran kapal tersebut, salah seorang nelayan yang telah diukur kapalnya berharap semoga status kepemilikan bodi dan mesin perahu kami semakin jelas.   

Kegiatan pendataan yang dimulai pada tanggal 20 April 2018 telah dilakukan oleh Tim Indonesian Sustainable of Fisheries (InSAF) dari Universitas Kristen Papua (UKIP) Sorong bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat serta Kabupaten Raja Ampat, Kantor Syahbandar Operasional Pelabuhan (KSOP) dan didampingi oleh perwakilan SEAProject.
Sesuai dengan amanat Peraturan Permerintah NOMOR 23/PERMEN-KP/2013, pendataan kapal wajib dilakukan diwilayah peraian administrasi pengoperasiannya oleh para nelayan.


Setelah pendataan ini nelayan akan mendapatkan Pas Kecil dan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) sebagai kelengkapan dokumen kapal termasuk kapal/perahu <10GT, jelas Zulkifli Henan SPi selaku petugas pemeriksa fisik kapal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.


Kegiatan serupa telah dilakukan di Kabupaten Fak-Fak dan juga akan dilakukan ditempat lain di Raja Ampat dan kabupaten lainnya.
Dalam proses pengukuran kapal, tim berkoordinasi dengan kepala-kepala kampung, bersama melakukan pertemuan dengan masyarakat nelayan untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta langkah-langkah dalam pengambilan data kapal. Perwakilan DKP Provinsi dan DKP Kabupaten Raja Ampat bertugas mengukur kapal (panjang, lebar dan dalam kapal) serta melakukan pengecekan mesin kapal serta mencatat tipe mesin dan nomor seri mesin kapal.


Sedangkan tim InSAF bersama USAID Sea Project melakukan pengambilan data diri dari pemilik kapal yang bersangkutan terkait KTP, foto para pemilik kapal, dan tanda tangan surat kepemilikan kapal, surat keterangan tukang yang membuat kapal, surat permohonan pas kecil, serta surat permohonan BPKP Kapal.  Selanjutnya, berkas kelengkapan adminstrasi pendaftaran Pas kecil dan BPKP kapal akan diproses oleh KSOP Kota Sorong untuk mendapatkan persetujuan dan penerbitan Pas Kecil.

Setelah itu akan dilanjutkan dengan proses penerbitan BPKP di DKP dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Propinsi Papua Barat di Manokwari.
Kegiatan Pendataan Kapal ini adalah salah satu kegiatan InSAF yang mendapatkan dukungan dari program USAID melalui proyek Sustainable Ecosystem and Advance (SEA Project).

Menurut Dr. Stephanus, Koordinator InSAF, sejak bulan Agustus 2017 telah dilakukan beberapa kegiatan terkait perikanan ikan puri seperti penelitian tentang produksi ikan puri dan supply-chain, pelatihan tentang perikanan yang berkelanjutan, dan yang terakhir pendataan kapal.

Kedepan Tim InSAF akan membantu DKP Propinsi Papua Barat membuat untuk database perikanan dan melakukan pelatihan terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder terkait.

Diharapkan kegiatan ini akan membantu melestarikan sumberdaya perikanan dan ekosistem Raja Ampat serta dapat membatu kehidupan masyarakat dimasa sekarang dan masa yang akan datang.(S.SIN)
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar