Pemkab Tambrauw Undang Dewan Pers Tentang Sosialisasi UU Pers Dan Menangkal Berita Hoax


Ketua Dewan Pers : Yosep Adi Prasetyo
Sorong, - suryaindonesianews.com
Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw Prov Papua Barat undang Dewan Pers untuk membahas UU Pers dan Menangkal Berita Hoax bersama sama dengan rekan rekan Pers se Sorong Raya yang bertempat di hotel Meridien Kota Sorong, (senin 21/05/2017).

Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Adi Prasetyo membuka acara seminar tentang Pembahasan UU Pers dan Menangkal Berita Hoax bersama rekan rekan Pers se Sorong Raya, turut hadir dalam giat sosialisasi ini Sekda Tambrauw Engelbertus Kocu, S.hut. MM, PLT Kabag Humas Tambrauw Thomas Noya beserta stafnya guna penjelasan terkait kinerja para awak media alias pekerja kuli tinta dan juga perusahaan media yang memiliki Badan Hukum serta yang telah tervervikasi oleh Dewan Pers.

Dalam pembahasan tersebut ketua DP menjelaskan bahwamana untuk para awak media dan juga perusahaan media yang bekerja sebagai sosial control informasi publik seharusnya atau wajib memiliki badan hukum sesuai dengan persyaratannya dan wartawannya juga sudah harus memiliki Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk dapat melakukan aktivitas sebagai wartawan pemberi informasi publik.

Lanjut Ketua DP mengatakan sesuai dengan syarat ketentuan serta aturan aturan yg telah dijelaskan, selain UU no.40 tahun 1999 tentang Pers ada banyak pedoman dan peraturan yang disusun oleh komunitas Pers kemudian di sahkan Dewan Pers itu sifatnya legali banding yang mengikat secara hukum, kami mohon agar rekan rekan pers media agar dapat mematuhi aturan aturan tersebut kenapa..? Karena sekarang ini sedang ketat ketatnya Pemerintah melaksanakan anggaran baik dari Pemerintah Daerah Baik Pemkab,Pemkot,Pemprov sampai pada Pemerintah Pusat itu diminta taat pada ketentuan anggaran.

Sekda Kab Tambrauw :
Engelbertus Kocu, S.hut. MM
Saat Menerima Cendramata
 Dari Dewan Pers

Dalam ketaatan itu dimasukan persyaratan bahwa memang diberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan media media di tingkat lokal tapi yg bagaimana media itu harus terverivikasi dan berbadan hukum kenapa, karena didalam UU Pers bisa dipidana media yang tak berbadan hukum ataupun wartawan yang tidak mencantumkan penanggung jawab alamatnya secara jelas.


Perlu diketahui bersama selama ini banyak terjadi pelanggaran perusahaan media dan wartawan tetapi di biarkan, nantinya kita akan mengetahui awal tahun 2019 mendatang mulai ada Low And Forsman, mohon jangan diabaikan aspek legal segera diurus dan juga diproses legalitasnya agar supaya tak ada pihak yang dirugikan, menurut saya" tutur Ketua DP mengatakan bagaimana Profesonalisasi wartawan dan institusi perusahaan pers, solusinya mari kita benahi serta mengawal bersama sama.
Ketua Dewan Pers (Tengah)
Beserta Rekan Rekan Jurnalis
Sorong Raya - Papua Barat
Para Peserta Sosialisasi UU Pers
dan Menangkal Berita Hoax

Ditempat yang sama usai kegiatan sosialisasi ketika diwawancarai dan disinggung awak media terkait dengan UKW yg telah diwajibkan guna melengkapi salah satu persyaratan pers, ketua DP menjelaskan, bahwamana masih diberi kesempatan bagi wartawan yg belum memiliki Sertifikasi UKW sampai pada akhir tahun 2018 ini dan oleh karna itu cobalah bagi wartawan yg belum tergabung dengan wadah atau komunitas pers yakni PWI, AJI dan IJTI dimana menurut Ketua DP melalui ketiga Wadah ini adalah akses untuk menuju pada UKW karna ketiga wadah ini yg telah terverivikasi oleh Dewan Pers, memang banyak komunitas atau wadah pers di Indonesia akan tetapi belum semuanya terverikasi oleh Dewan Pers, sama halnya dengan perusahaan pers dari sekian banyak media tidak semua yg terverivikasi.
Ketua Dewan Pers
Saat Memberikan Keterangan Pers

Pada awal tahun 2019 nanti akan ada penertiban perusahaan pers dan wartawan yaitu media yang berbadan hukum juga para wartawan peliput yang sudah harus memiliki sertifikasi UKW karna itu sudah merupakan ketentuan persyaratan.(S.SIN).

Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar