Paguyuban P2S Tidak Terlibat Dalam Mafia Tanah Sipoa Group

SURABAYA, suryaindonesianews.comPaguyubuan Pembeli Proyek Sipoa (P2S) menggelar Media Gathering dan Buka Puasa Bersama yang bertempat di RM. Prima Rasa Jl. Frontage Ahmad Yani Siwalankerto No.166, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur dan dihadiri Kuasa Hukum Paguyuban Pembeli Sipoa (P2S), Dian Purnama Anugerah beserta keluarga Ibu Yulia Tenoyo (Owner) beserta Partnership, hari Rabu malam (23/05/2018)

Kuasa hukum Paguyuban Pembeli Sipoa (P2S), Dian Purnama Anugerah mengatakan, Pihaknya akan menunggu Kinerja Kepolisian untuk mengungkap Siapa Dalang di balik semua ini. Polda Jatim sangat bagus dalam Penanganan Kasus ini.

Terkait hal ini, para Korban Apartemen "Sipoa Group" berterima kasih kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yang telah mengusut Tuntas Kasus "Sipoa Group"

“Dalam pengembangannya, Kepolisian diharapkan berlanjut ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan mengusut Tuntas Uang dari Pembeli,”ujarnya.

Masih dengan Dian, sebagai Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Unair ini menegaskan, Langkah Hukum yang dilakukan P2S murni dari para anggota Paguyuban yang anggotanya 473 orang.

“Kalau ada yang mengatakan di balik P2S dan Korban Pembeli Apartemen Sipoa itu Kapolda Jatim (Irjen Pol Drs. Machfud Arifin, SH) dan Mafia Tanah Surabaya, sama sekali tak benar,”tegas Dian.

Mengenai Pengacara bernama Edi Dwi Martono yang mengaku Kuasa Hukum "Sipoa Group". Edi disebut membuat pernyataan ke Media bahwa Aset Sipoa atas nama PT. Royal Avatar akan dicaplok Mafia Tanah Surabaya yang teman dekat Kapolda Jatim.

“Sama sekali tak benar. Kami akan mengambil Langkah Hukum jika tak ada Klarifikasi dan Hasil Penyelidikan yang dilakukan ternyata ada 25 proyek "Sipoa Group" tidak tergarap,”tegas Dian.

Ancaman itu dilontarkan Ketua P2S Antonius Djoko Muljono, setelah membaca tudingan Edi Dwi Martono disejumlah Media yang menyebutkan bahwa laporan Polisi oleh 73 Orang Konsumen adalah didorong dan diorganisir Kelompok Mafia Tanah Surabaya yang dekat dengan Kapolda Jatim yaitu tidak benar.

upaya P2S menuntut tanggung jawab "Sipoa Group" sebagai aksi yang digerakan oleh kelompok mafia tanah yang berafiliasi dengan seseorang bernama Santoso Tedjo.

“Kita tidak mengenal Santoso Tedjo, upaya hukum yang kita tempuh dengan melaporkan Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso ke polisi adalah murni upaya  kita menuntut keadilan atas uang yang sudah kita setorkan ke manajemen PT. Sipoa Gruop,”ujar Antonius.

Ditambahkan oleh Antonius, laporan polisi bernomorTBL/1576/XII/2017/UM/JATIM tersebut, murni dilakukan 73 pembeli apartemen, karena banyaknya proyek milik Sipoa Group yang tidak terealisasi salah satunya adalah proyek Royal Afatar World oleh PT Bumi Samudera Jedine.

P2S mengaku telah mendata sejumlah proyek yang dikerjakan oleh Sipoa Group, dan dari 25 proyek tersebut hampir keseluruhan tidak pernah terealisasi.

"Memang benar, bahwa dari 25 proyek itu tidak ada yang terealisasi, hanya satu yang terealisasi yakni proyek yang ada di Tambak Oso yakni Royal Mutiara Residence,"lanjutnya.

Proyek Royal Mutiara Residence itupun menurutnya, baru dilakukan pembangunan oleh Sipoa Group setelah para nasabah menggelar demo guna mendesak pembangunan.

Ketua P2S, Antonius Djoko Muljono mengaku, ada 473 Anggota Paguyuban yang tertipu. Dari jumlah tersebut hanya 14 orang dari "Sipoa Grup" yang menerima Pengembalian Uang, termasuk dirinya dapat Pengembalian Full Rp. 29 Juta.

“Masih ada sekitar Rp. 50 Miliar Uang dari Anggota P2S yang disetor ke Sipoa. Belum dari Paguyuban Pembeli lainnya, karena di luar P2S juga banyak yang jadi Korban Sipoa,” pungkas Antonius.

Dalam perkara ini, Dua orang Managemen "Sipoa Group" sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jatim atas laporan kasus ini. Mereka adalah Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso.

Selain menempuh Jalur Hukum, para Pembeli yang tergabung dalam P2S juga melakukan beberapa Aksi untuk menuntut uangnya kembali. Salah satunya mendatangi Kantor Milik Sipoa Group di jalan Rungkut Madya, Surabaya, beberapa waktu lalu.

Atas tindakan yang dilakukan Edi tersebut, P2S mengancam bakal menempuh Jalur Hukum apabila dalam jangka waktu 3 X 24 Jam, Edi tidak mencabut dan meminta maaf atas pernyataan yang telah disampaikan kepada sejumlah Media Massa sebelumnya.

“Tak hanya Edi, kita juga meminta kepada Media-Media yang terlanjur memuat berita sepihak tersebut untuk mengklarifikasi. Sejauh ini, Pihak Ditreskrimum Polda Jatim sudah Profesional dalam menanggani Proses Hukum yang sedang berjalan,”ungkap Antonius. (Sam)
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar