Kinerja PPK Balai Satker Perumahan Rakyat Papua Barat Perlu Di Pertanyakan

Abraham Asmuruf, ST dan Abdulah Ramadedey, S.ip
Sorong - suryaindonesianews.com
Mantan Koordinator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kota Sorong (2017) Abraham Asmuruf, ST menyampaikan kepada beberapa wartawan media cetak dan online baik lokal maupun nasional bahwa rekrutmen tenaga fasilitator BSPS yang dilakukan oleh PPK BSPS PUPR Provinsi Papua Barat perlu di pertanyakan, mengapa dikatakan demikian,..

Karena kami sudah mengikuti test secara selektif, tertulis dan wawancara sesuai surat undangan yang diberikan kepada para tenaga fasilitator, tapi hasil pengumuman kelulusan tidak diberitahukan alias tidak transparan sehingga patut di pertanyakan kinerja PPK Balai Satker Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Papua Barat dalam hal melakukan tahapan perekrutan tenaga fasilitator dilapangan, ungkap Abraham Asmuruf, ST kepada beberapa awak media, Rabu (2/5) kemarin.

Saat di wawancarai para awak media Abraham dari Dinas Perumahan Rakyat kota Sorong ini didampingi Abdulah Ramadedey, menambahkan bahwa yang kami kecewa dan tidak terima ini, mengenai pendataan disitu ada 3 orang teman teman fasilitator yang dikecewakan dan salah satunya saya, kami telah melakukan pendataan yang terbagi ada 18 kelurahan di kota Sorong sejak 2017 serta hasilnya telah dimasukan kedalam program Kementerian PUPR melalui program BSPS tahun anggaran 2018.

Namun kenyataannya tidak demikian saya dan teman yang lain tidak dihubungi atau tak dilibatkan lagi dalam kegiatan yang dilangsungkan disalah satu hotel di Kota Sorong, Ia menambahkan juga kinerja PPK PUPR pada bagian program BSPS ini ada dugaan permainan atau sabotase Pemerintah terkait dengan menindaklanjuti kinerja yang dilakukan oleh PPK PUPR yang di anggap tidak transparan dalam program BSPS. 
Iryanto Sirait
PPK BSPS PUPR 
Provinsi Papua Barat

Kami berharap kepada PPK harus transparansi kemudian untuk teman teman fasilitator yang lama kalau bisa dapat di perjuangankan kembali karena ini menyangkut pendataan masyarakat dalam arti fasilitator yang lama sudah melakukan proses pendataan terus mau rengkrut Fasilitator yang baru dan ini bisa menjadi konflik bagi masyarakat di kota Sorong, alasannya kami tidak tau mengapa dan ini juga diduga ada permainan sabotase didalamnya, oleh karena itu kami sangat berharap kepada Pemerintah dalam hal ini agar dapat menindaklanjuti dan jika tidak maka kami akan tahan data dan kemungkinan bisa terjadi konflik besar besaran."Terangnya.

Di hari yang sama rabu (2/5)  bertempat di hotel Belagri Sorong Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Satker PUPR Papua Barat Iriyanto Sirait mengatakan kepada awak media saat di konfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan sesuai ketentuan regulasi prosedur yang ada, dan tugas beliau sebagai Kordinator Fasilitator dalam pekerjaan ini adalah tanggung jawab menyampaikan pengambilan data atau pendataan dan setelah itu selesai atau habis kontraknya, sebenarnya secara moral bahwa mereka itu punya tanggung jawab profosal itu jadi dan sampai ke kami dan kontraknya telah berakhir desember 2017. 

Lanjut Sirait menambahkan bahwa dirinya dilantik bulan januari 2018 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang baru (PPK) Satker PUPR Papua Barat, saya menunggu dokumen sampai pada bulan februari tidak ada dokumen yang muncul datang ke kami dan seharusnya awal bulan januari paling lambat atau paling tidak sudah harus kami terima berdasarkan sesuai dengan kontrak kerja dan itu tidak kami terima sedangkan pusat sudah memintanya dan masyarakat sudah menunggunya."Jelas Sirait. 

Saya Kordinasikan dengan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Berinisiatif untuk itu, bersama pak Thomas Jitmau kami mengadakan pertemuan dan berjanji kepada mereka jikalau sampai di Manokwari  dokumennya harus sudah siap ada dan harus benar sesuai dengan mekanisme yang ada, jika demikian saya akan terima di kontrak berikutnya, namun setelah kami menunggu dan staf kami memeriksa dokumennya hanya 3 tempat yang memenuhi syarat dan lain nya belum memenuhi syarat sesuai dengan ketentuannya. 



Akhirnya kami mengevaluasi lagi dan hasil dari evaluasi tersebut pimpinan kami tidak merekomedasikan  Mantan Korfa sebagai Kordinator Fasilitator lagi, saya sebagai PPK yang menandatangani SK mereka akan tetapi saya punya pimpinan teratas dimana saya patuh pada pimpinan dan saya hanya bawahan, jika tidak direkomendasikan oleh pimpinan teratas maka saya tak dapat berbuat apa apa."Jelasnya. s.sin




Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar