Penjelasan Bupati Tentang Ibukota Maybrat

Bupati Maybrat Drs. Bernard Sagrim, MM
Maybrat - suryaindonesianews.com 
Persoalan kedudukan ibukota Kabupaten Maybrat masih menjadi polemik. Terkait hal itu, maka Gubernur Provinsi Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Pangdam Kasuari dan Bupati Maybrat bersama seluruh pihak serta masyarakat melakukan tatap muka yang berlangsung di Kumurkek pada Rabu (7/3).
Terkait hal tersebut, Bupati Kabupaten Maybrat, Drs Bernard Sagrim MM yang ditemui di ruang kerjanya di Ayamaru mengaku sangat bersyukur karena kehadiran Gubernur Provinsi Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan sudah dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan di Maybrat untuk membahas kedudukan ibukota kabupaten.
Diterangkannya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No 66 tahun 2013 dengan Undang-Undang No 13 tahun 2009 tentang Kabupaten Maybrat pasal 7 sudah sangat jelas sehingga gubernur juga tidak dapat mengambil keputusan atau melakukan penetapan terkait kedudukan ibukota kabupaten.

Saat tatap muka kan Gubernur sudah sampaikan tidak dapat mengambil keputussan karena ada undang-undang No13 dan putusan MK No 18 adalah legal standing bukan putusan ingkrah. Tapi di situ ada catatan bahwa para tokoh dan pemangku kepentingan tidak dapat melakukan yudicial review ke MK karena tidak miliki kedudukan hukum yang kuat,”lugas Bupati Sagrim.
Lanjutnya, MK kemudian menyarankan untuk menunggu bupati definitive dan pimpinan DPRD definitive agar dapat melakukan yudicial review mengatasnamanakan pemerintah sehingga MK dapat melanjutkan proses hingga ke tahap menyindangkan.
Jadi sedikit ada pernafsiran dari beberapa pihak sehingga membuat masyarakat menjadi termakan. Nah setelah cacatan dari putusan MK No 18 sehingga begitu bupati terpilih dan pimpinan DPRD Maybrat telah definitive maka datanglah para pemangku kepentingan yang saat itu mengajukan judicial review menuntut segera harus melakukan judicial review berdasarkan putusan MK No 18 dengan melakukan aksi demo di Lapangan LA Ayamaru pada saat Hari Pendidikan Nasional tahun 2013,”ungkapnya.
Berdasarkan hal itu, lanjutnya, maka dewan melakukan sidang kemudian melaksanakan pleno selanjutnya mendesak bupati bersama ketua DPRD harus melakukan persiapan untuk judicial review ke MK berdasarkan putusan MK No 18, dan semua dokumen yang terkait dikabulkan saat judicial review.

Jadi itu perlu saya jelaskan supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang bermain di belakang itu. Sehingga saat penjelasan pada tatap muka, mengabaikan putusan MK No 18 karena menganggap itu tidak subtansi, beliau lebih focus kepada yang sudah ingkrah yaitu putusan MK No 66 tahun 2013,”lugasnya.
“Jadi gubernur tidak bisa mengambil keputusan terkait penetapan soal ibukota Maybrat. Ada juga surat dari Menkopolhukam yang menjelaskan bahwa untuk menghindari administrasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Maybrat maka kantor bupati Kabupaten Maybrat harus dibangun di ibukota kabupaten Maybrat yaitu di Ayamaru,”lanjutnya.
Ada juga surat Menkopolhukam lainnya nomor 16 tahun 2017 bulan Desember 2017 yang menegaskan bahwa putusan MK harus segera dieksekusi yaitu ibukota kabupaten dipindahkan dari Kumurkek ke Ayamaru. Namun saat itu belum dieksekusi karena menunggu Pilkada Papua Barat dan Maybrat, dan saat ini sudah selesai pilkada maka eksekusi harus segera dilakukan.
“Pak Gubernur juga sudah sampaikan bahwa peraturan pemerintah sedang dibahas, itu artinya bahwa tetap akan di Ayamaru karena ini putusan MK sehingga gubernur juga tidak bias bikin apa-apa.

Muncullah surat Kemendagri dan Menkopolhukam agar situasi dingin sehingga turun lah tim rekonsiliasi yang diketuai oleh mantan Bupati Sorsel Otto Ihalauw, tim ini agar sambil menunggu peraturan pemerintah itu maka tim rekonsiliasi akan mengumpul seluruh pihak di tiga wilayah untuk rekonsiliasi,”terangnnya.

“Jadi kita tunggu saja tim rekonsiliasi datang kemudian kita bahas supaya mungkin saya tugas di sana dua hari dan sebaliknya, bukan berarti harus melaksanakan tugas penuh di sana, semua harus tenang agar kita laksanakan rekonsiliasi pertama di Kumurkek, Aitinyo dan Ayamaru,”tandasnya.
Terkait aspirasi masyarakat saat tatap muka di Kumurkek, Bupati menilai sangat bagus. Namun Bupati sangat menyayangkan tidak diserahkan secara tertulis kepadanya untuk dapat ditindaklanjuti.
“Masyarakat juga sampaikan aspirasi tapi tidak menyerahkan secara tertulis, aspirasi seperti Sekda jangan diganti dan Pejabat eselon yang diganti dikembalikan, kemudian kepala Kampung dan kepala Distrik, tapi kenapa aspirasi tidak diserahkan secara tertulis kepada saya, aspirasi sudah bagus,  Sebagai bupati saya harus bijak untuk menampung semua aspirasi masyarakat,”tandasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat juga meminta Gubernur harus turun ke Ayamaru dan Aitinyo baru rekonsiliasi jalan karena Gubernur telah berjanji untuk datang.”Saya juga sudah sampaikan kepada masyarakat di Samubah bahwa saya ingin masyarakat A3 harus kembali bersatu,”tuntasnya.(S.SIN).
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar