Banda Aceh, Suryaindonesianews.com
Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara melakukan study
banding ke Banda Aceh. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Drs
Suharsono diterima Asisten Administrasi Umum, M Nurdin S Sos, Senin
(19/2/2018) di Balaikota. Turut mendampingi Nurdin S Sos, Dirut PDAM
Tirta Daroy, T Novizal Aiyub, Kabag Adm Perekonomian Setdakota, Muhammad
Ridha S STP MT MSc dan Kepala UPTB PBB-P@ dan BPHTB, Wahyudi.
Suharsono didampingi 9
anggota Komisi B DPRD Batu Bara mengungkapkan, kedatangan pihaknya
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batu Bara,
terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) danBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) .
Selain itu, Kabupaten
tamu dari Sumatera Utara tersebut juga ingin mempelajari pengelolaan
Perusahaan Daerah yang kemudian juga mampu menghasilkan PAD.
“Batu Bara baru
berumur 10 tahun setelah mekar dari Asahan. Kami baru mampu mengumpulkan
PAD Rp.70 M, tentu kami perlu belajar dari Banda Aceh ang sudah
berhasil mengumpulkan PAD hingga Rp.274 M dalam setahun,” ungkap
Suharsono.
Lanjutnya, sector
pengelolaan PBB dan BPHTB merupakan sector yang ingin dipelajari lebih
detail. Suharsono dan rombongan menilai Kota Banda Aceh sudah berhasil
melakukan pengelolaan di sector ini hingga mampu mengumpulkan PAD untuk
kemudian membangun sejumlah infrastruktur untuk fasilitas publik.
Sementara itu, Nurdin S
Sos menyambut baik kedatangan tamu dari Batu Bara. Secara umum, Asisten
Administrasi Umum Setdakota Banda Aceh ini menyampaikan strategi dan
langkah-lagkah konkrit yang dilakukan Pemko Banda Aceh dalam
meningkatkan PAD, terutama dari sector PBB dan BPHTB.
“Pemko telah memiliki
Unit khusus, yakni UPTD PBB dan BPHTB. Alhamdulillah mereka selalu mampu
menjalankan tugas sesuai target realistis yang ditentukan setiap
tahunnya,” ujar Nurdin.
Dalam menjalankan
tugas, Nurdin juga menyampaikan bahwa UPTD juga menemukan sejumlah
kendala di lapangan. Namun dengan terus melakukan sosialisasi dan
pemahaman kepada masyarakat, tugas yang dilakukan menjadi lebih mudah.
“Sosialisasi
terus menerus kita lakukan, dan juga memberikan pemahaman dimana PBB
dan BPHTB yang dibayar, peruntukannya juga infrastruktur dan fasilitas
publik lainnnya. Masyarakat juga yang akan menikmatinya,” tambah
Nurdin. (mkk/kmf)
0 komentar:
Posting Komentar