Dana Afirmative Dari OTSUS di Kabupaten/ Kota, Harusnya 2% Untuk Adat

Papua -suryaindonesianews.com
 Anggota DPR papua Dari Fraksi Gerindra John NF Gobay ketika dikonfirmasi wartawan menjelaskan Pengertian Afirmative action (Tindakan Afirmatif) adalah kebijakan yang diambil dan bertujuan agar kelompok/golongan tertentu Gender ataupun Profesi memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

Saat penutupan Musyawarah adat Suku Wate di Aula Guest Hause Nabire,  belum lama ini, menurut Jhon  Hal ini bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan,  pada kelompok tertentu.

Dalam pengalokasian dana otsus ada 6% dana afirmasi dalam pemahaman saya, untuk konteks Papua, kelompok yang harus mendapat perlakuan istimewa adalah, kelompok Agama, Adat, dan Perempuan. itu artinya masing masing kelompok harus mendapat 2% dari dana otsus yang turun ke kabupaten dan kota.

Yang menjadi pertanyaan adalah sudah kah para Bupati melakukan hal ini, jika sudah, berapa nilainya, apakah masing masing diplot 2 persen atau sesuka hati. setelah membaca perdasus Papua No 25 tahun 2013 tentang Pengalokasian Dana Otsus Papua, saya melihat bahwa peruntukan afirmatif ini tidak tegas dan tidak  jelas, untuk siapa, tetapi saya lihat seperti biasanya bahwa dana afirmatif itu untuk Adat, Perempuan dan Agama masing masing 2%.

Selanjutnya,"2% Dana Otsus untuk Adat,
Untuk itu tahun ini saya harapkan kepada semua bupati, agar dapat memberikan masing masing  dana 2%  kepada adat dan kelompok perempuan dari dana otsus, kalo kelompok agama saya lihat Pak Gubernur punya kebijakan jelas.

Kepada Badan Keuangan Daerah Papua, Agar dalam melayani konsultasi APBD Kabupaten, hal ini harus diperhatikan. Yakni kita harus ingat dalam berbagai masalah, bahwa di daerah adatlah yang selalu didepan untuk tangani masalah, sehingga penghormatan dan dukungan, dengan dana juga harus diberikan.

Sekarang yang jadi soal, siapa yang berhak dapat dana itu, yang berhak adalah lembaga adat suku yg telah lama ada, seperti Lemasa Timika, Lemasko Timika, BMA Suku Wate Nabire, Suku Yerisiam Nabire,DAS Sentani,LMA Malind Anim, serta Dewan Adat Daerah dan LMA di daerah yang terpilih, dan mendapat legitimasi rakyat melalui musyawarah adat di daerah, bukan yang pegang SK tanpa musywarah, karena Adat bukan SKPD, sehingga hanya bermodal SK.

Sekali lagi saya ingatkan para Bupati, tolong alokasikan dana 2
% dari dana otsus di kabupaten untuk Lembaga Adat dan dewan adat di daerah.
Sebab dalam tugas pengawasan, kami akan cek kepada kabupaten dan kota, apakah mereka sudah alokasikan sesuai peruntukan untuk Adat, atau kah dibuat sesuka hati.

Kepada Badan Keuangan Papua saya minta agar segera membuat pergubnya agar menjadi Patokan."Tutup John.(S.SIN).
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar