AKSI DEMO DAMAI, TIM SOLIDARITAS PEDULI RAKYAT DAN ALAM

- PENANGGUNG JAWAB DEMO Yull Atoowa Mote : BUPATI NABIRE Diduga Serta Di Anggap Mengintervensi DEMOKRASI Kabupaten Deiyai.

"Pernyataan Sikap Kami Masyarakat Kabupaten Deiyai Dengan Tegas Menolak Tahapan Tahapan Yang Dilalui KPUD Kabupaten Deiyai Yang Tidak Sesuai Dengan Tahapan Yang Ada."
 

- POLRES PANIAI Amankan Jalannya Aksi Demo Hingga Berakhir Dengan Aman/ Kondusif.


Foto: Aksi Demo Damai Tim Solidaritas Peduli Rakyat Dan Alam Deiyai-Papua
DEIYAI - PAPUA.,suryaindonesianews.com 
Aksi Demo Damai dilakukan oleh Massa yang mengatas namakan Tim Solidaritas Peduli Rakyat dan Alam Deiyai, dimana Aksi tersebut dipimpin oleh koordinator lapangan Theodorus Tekege dan sebagai penanggung jawab Aksi Demo Yull Atoowa Mote yg diikuti oleh sekitar kurang lebih 50 Massa, dan diterima langsung oleh Komisioner KPUD Kabupaten Deiyai Marinus Edowai, S.Th dan Ice Giyai,S.sos. bertempat di Kantor KPUD Deiyai. Jumat, 19/01/2018, Pukul 11.40 wit.

Dengan membawa beberapa spanduk serta famplet, massa diterima terlebih dahulu oleh LO Polda Papua untuk Kabupaten Deiyai Kompol Yulius Bobii.

Kompol Yulius Bobii dalam arahannya menyampaikan bahwa, Para pendemo akan diterima oleh 2 (dua) perwakilan Komisioner KPUD yang akan memeberikan arahan dan tanggapan perihal aspirasi dari massa, di harapkan Agar dalam pelaksanaan Demo damai dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan kami aparat keamanan dalam hal ini Polres Paniai menghimbau bagi para massa untuk tidak melakukan aksi yang berlebihan, serta dalam pelaksanaan demo damai yang dilaksanakan supaya saling menghargai dan juga dalam pelaksanaan Demo nantinya berjalan dengan aman dan lancar."tegas Yulius.


Selanjutnya massa masuk ke halaman kantor KPUD Kabupaten Deiyai dan dilanjutkan penyampaian aspirasi oleh penanggung jawab aksi demo Yull Atoowa Mote dalam penyampainya, KPUD Kabupaten Deiyai dalam pelaksanaan jadwal dan tahapan Pilkada sudah dilindungi oleh Negara namun semenjak awal tahapan Pilkada Kabupaten Deiyai kami rakyat Deiyai tidak melihat pelaksanaan tersebut sesuai dengan aturan yang sudah dintetukan oleh KPU Pusat, dan masalah DPT adalah kepentingan rakyat bukan kepentingan siapapun yang menentukan DPT adalah kampung setempat bukan pihak KPUD, sebab pemilihan Bupati tidak ditentukan oleh siapapun namun ditentukan oleh rakyat karena Bupati  adalah milik rakyat dan bekerja untuk rakyat."Ungkap Yull.

Selanjutnya penyampaian aspirasi dari Koordinator lapangan, Theodorus Tekege menyampaikan terlebih dahulu Ucapan Apresiasi serta terimakasih kepada aparat keamanan yakni Polres Paniai yang telah melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan Aksi Demo damai ini, perlu di ketahui bahwa kami dari masyarakat Deiyai sangat kecewa dengan pelaksanaan jadwal tahapan Pilkada Kabupaten  Deiyai salah satunya tidak adanya Giat sosialisasi perihal Data Silon pihak KPUD, sebab undang  undang apa yg menjadi dasar oleh KPUD perihal tahapan pendaftaran yang dilaksanakan oleh KPUD, karena    beberapa persyaratan bagi bakal calon tidak sesuai namun pihak KPUD tidak menghiraukan hal tersebut, dan kami menilai KPUD tidak netral dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Deiyai, dengan adanya keluhan dari masyarakat masalah DPT karena jumlahnya tidak sesuai (menurun) pada saat Pilkada Kabupaten Deiyai tahun 2018."ungkapnya.

Komisioner KPUD Ice Giyai menangapi serta mengatakan bahwa jadwal dan tahapan Pilkada Kabupaten Deiyai yang kami lakukan sudah sesuai dengan tahapan dari KPU pusat, dan sampai saat ini kami belum pernah mendapat teguran dari KPU pusat dalam perihal tahapan yang kami laksanakan, karena masalah penyerahan berkas persyaratan yang diserahkan pada saat pelaksanaan pendaftaran, sudah sesuai dengan waktu yg ditentukan oleh KPU pusat, sebab itu    masalah DPT kami KPUD tidak mempunyai kewenangan dan tidak mengetahui secara pasti jumlah DPT tersebut, kalau bisa kami akan melakukan pertemuan dengan Dukcapil untuk berkoordinasi perihal permasalahan DPT,
dan Dinas BPMK juga harus bertanggung jawab atas pemekaran kampung baru yang ada di Kabupaten Deiyai."jelasnya.

Komisioner KPUD Marinus Edowai menambahkan bahwa,    Giat Sosialisasi oleh KPUD Kabupaten Deiyai selalu dilaksanakan setiap tahapan Pilkada, dan  dihadiri oleh para kepala kampung dan Sekertariat partai, PPD dan PPS namun selama kegiatan para undangan tidak pernah menanggapi, sehingga pada pelaksanaan kegiatan dilapangan terjadi ketidak pahaman dan kesalah pahaman."tuturnya.

Marinus Edowai mengatakan, Masalah persyaratan Parpol khususnya masalah rekomendasi dukungan terhadap bakal calon sudah kami teliti dengan baik, dan Sesuai dengan jadwal tahapan pilkada kabupaten Deiyai telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yg ada, sebab masalah B2KWK adalah persyaratan yg khusus dan harus di serahkan pada saat pendaftaran, apabila berkas persayaratan tersebut tidak ada pada saat pendaftaran maka jelas kami tolak,karena    SK rekomendasi masalah dukungan bagi para bakal calon dari jalur Parpol sudah diteliti pada saat pemeriksaan berkas persyaratan pendaftaran,  dan sudah di kordinasikan dengan KPU pusat di bagian Divisi Parpol, maka keputusan yg telah diambil bukan semata - mata kehendak kami dari KPUD Deiyai, dan maslah DP4 kami pihak KPUD juga belum mengetahui secara pasti, kami sudah melakukan koordinasi dan menyurati Dinas Dukcapil namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan, dan kami nilai juga pemerintah tidak serius menangani permasalahan jumlah penduduk, selain itu kami pihak KPUD pernah melakukan rapat koordinasi dengan DPRD dan pemerintah membahas masalah DPT."Tandasnya.

Agus Giyai sala satu dari perwakilan massa menyampaikan bahwa, Tahapan pilkada Kabupaten Deiyai tidak berjalan dengan aturan yg ada, karenan  Panwaslu dan KPUD tidak sejalan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Deiyai, karena Pendaftaran Bakal calon dari Partai Politik penuh dengan kecurangan dan kejanggalan, dan kami nilai ada kerjasama antara Komisoner KPUD dengan bakal calon yg MS (memenuhi Syarat),
Penilaian kami pada saat pelaksanaan pendaftaran ada bakal calon yg sudah mendaftar ditolak secara lisan, dan tdk sesuai aturan dan melanggar kode etik pelaksanaan Pilkada Kab. Deiyai."Ungkap Agus.

penanggung jawab aksi demo Yull Atoowa Mote menambahkan, masalah DPT pada Pilkada Kabupaten Deiyai tahun 2018 adalah masalah besar dan kami anggap pemekaran Kampung di Kabupaten  Deiyai tidak layak, sebab Kami akan mengundang semua pihak untuk membahas masalah DPT agar mendapat jawaban yang pasti perihal permasalahan tersebut, dan apakah ke 4 (empat) kandidat baik dari jalur perseorangan dan partai politik yg telah diterima oleh KPUD benar-benar telah memenuhi syarat atau tidak, dengan adanya kecurigaan kami masalah penerimaan 4 (empat) bakal calon yg dinyatakan MS (memenuhi syarat), tapi kenapa bakal calon yg TMS (tidak memenuhi syarat) tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan berkas persyaratan, kami menganggap
Bupati Kab. Nabire Isayas Douw menginterfeksi Demokrasi Kabupaten Deiyai, dan kami menolak hal tersebut kami menuntut pendaftaran ulang di Kabupaten Deiyai."tegasnya.

 
KPUD Marinus Edowai mengatakan, Untuk  memastikan data jumlah minimal dukungan dari bakal calon perseorangan kami sudah melalui tahapan verifikasi yg dilakukan oleh anggota PPD dan PPS, sedangkan untuk bakal calon dari Parpol kami melakukan pengecekan berkas persyaratan, khususnya rekomendasi dukungan dari partai politik tingkat pusat, jadi masalah pemberian surat rekomendasi dukungan partai politik dengan bakal calon bukan urusan pihak KPUD, sebab yang mengelola masalah DPT bukan kewenangan KPUD, kami hanya menerima DPT yang sudah terlebih dahulu diajukan Dinas Dukcapil kepada Mendagri,
Khusus Bakal calon dari partai Politik sudah mendapat rekomendasi dukungan dari partai politik, dan berkas persyaratan ke 4 bakal calon tersebut sudah masuk kedalam aplikasi Silon namun masih melalui tahapan perbaikan apabila nanti kekurangan berkas persyaratan tidak bisa dilengkapi, maka bisa tidak lolos dalam tahapan berikutnya."jelasnya.


Dilanjutkan Pembacaan surat pernyataan sikap rakyat Kabupaten Deiyai oleh penanggung jawab aksi demo Yull Atoowa Mote,
Kami masyarakat Kabupaten Deiyai dengan tegas menolak tahapan  tahapan yang dilalui oleh KPUD Kabupaten Deiyai yang tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang ada, serta tidak pernah ada sosialsiasi tentang berkas persyaratan bakal calon, untuk itu KPU pusat segera memerintahkan KPUD Kabupaten  Deiyai untuk kembali membuka pendaftaran ulang bagi para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai,
 

Kami Rakyat Deiyai mendesak kepada pengurus DPP Partai Politik  yang sedang berperan aktif dalam Pilkada Kabupaten Deiyai tahun 2018, agar segera bekukan formulir berkas B.1 KWK/surat rekomendasi Parpol,
Kami rakyat Kabupaten Deiyai keliru dan menolak dengan tegas politik adu domba antar masyarakat, melalui pemberian rekomendasi  ganda oleh PPD Parpol pusat bertujuan untuk menciptakan konflik horizontal/perang suku,
Apabila tidak ada reaksi dari aspirasi kami ini, maka seluruh rakyat Kabupaten  Deiyai siap untuk memboikot Pemilukada Deiyai."tandasnya.


Pada pukul 13.34 Wit seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, selama giat berlasung mendapat pengamanan dari anggota Polres Paniai yang dipimpin langsung oleh Kabag Sumda Polres Paniai Kompol Muh. Hilal situasi aman dan kondusif.(S.SIN).
Share on Google Plus

About Surya indonesia

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar